Baca tanpa iklan
Sehingga Jokowi layak menduduki kursi ketua umum partai tersebut.
Pengamat Sebut Upaya Adu Domba
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menyatakan itu bukan hal baru dan dirinya pesimistis akan bisa mengubah konstelasi politik internal PDIP.
Menurut Ujang, hal itu karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.
“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya. Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah 'dipagari' dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati."
"Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati," kata Ujang, Kamis (28/10/2022).
Maka, kata Ujang, selama masih ada Megawati maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.
Menurutnya, meskipun adanya keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.
“Istilahnya 'pemilik saham' PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP. Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno."
"Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu," terang Ujang.
Oleh karena itu, Ujang melihat adanya skenario pembenturan antara Jokowi dengan Megawati, di balik upaya untuk menaikkan nilai tawar Ganjar Pranowo yang didukung relawan Kami-Ganjar untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
“Seharusnya pihak-pihak yang memiliki ide mendorong Jokowi untuk bisa menjadi Ketum PDIP di 2024 tahu soal ini. Aksi semacam 'kompor-kompor' berharap atau mendorong Jokowi menjadi Ketum PDIP itu, saya pikir sama saja seperti upaya atau skenario 'membenturkan' Jokowi dengan Megawati. Politik adu domba kan biasa saja terjadi di politik kita," jelas Ujang.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fransiskus Adhiyuda Prasetia)