Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Nasional (Kornas) Ganjarist mempertanyakan munculnya dukungan dari relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).
Ganjarist menuding Kami-Ganjar sebagai relawan siluman yang ingin mengadu domba.
Sekjen Ganjarist, Kris Tjantra menyampaikan pihaknya tidak pernah mendengar soal relawan Kami-Ganjar.
"Ganjarist mengetahui relawan Ganjar Pranowo yang bergerak siapa saja dan pergerakannya seperti apa, namun kita tidak mengenali siapa mereka (Kami-Ganjar)."
"Bagi kita, mereka adalah 'relawan siluman'. Untuk itu kami mempertanyakan siapa mereka dan apa motif sebenarnya dari mereka," ujar Kris kepada Tribunnews.com, Minggu (30/10/2022).
Menurut Kris, statemen Kami-Ganjar adalah upaya memecah belah dan adu domba PDIP dengan Ganjar maupun Jokowi.
Ganjarist menilai, statemen Kami-Ganjar hanya memperkeruh keharmonisan yang ada.
Baca juga: Musra IV di Sumsel, Nama Ganjar hingga Prabowo Diserukan Jadi Capres 2024
"Hal itu tidak benar dan tidak baik bagi kita. Untuk itu, mereka tidak boleh kita biarkan," tegasnya.
Kris mengatakan selama ini hubungan Ganjar dengan PDIP baik-baik saja yang dibuktikan dengan loyalitas dan kesetiaan Ganjar terhadap PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Setiap relawan Ganjarist atau relawan pendukung Ganjar Pranowo masih sepakat dan satu suara bahwa Pak Ganjar harus dimajukan dari PDIP dan tentunya dengan restu ketua umum yaitu Ibu Megawati," terangnya.
Begitu pula terkait penentuan ketua umum, Kris menuturkan bahwa relawan Ganjar yang betul-betul cinta dan peduli terhadap Ganjar dan Jokowi tidak akan pernah memperkeruh suasana dengan menyuarakan penggantian posisi ketua umum PDIP tersebut.
"Mekanisme pemilihan ketua umum itu harus melalui rapat besar, kongres nasional atau Munaslub untuk menentukan ketua umum. Jadi tidak bisa dengan suara-suara relawan yang tidak jelas seperti itu," pungkasnya.
Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Minta Kader Baru Disiplin soal Pilpres 2024, Tak Boleh Buat Gerakan Tambahan
Diketahui sebelumnya, Koordinator Nasional Kami-Ganjar. Joko Priyoski berharap Jokowi menjadi Ketum PDIP.
Menurut Joko Priyoski, PDIP bukanlah partai kerajaan.
Sehingga Jokowi layak menduduki kursi ketua umum partai tersebut.
Pengamat Sebut Upaya Adu Domba
Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menyatakan itu bukan hal baru dan dirinya pesimistis akan bisa mengubah konstelasi politik internal PDIP.
Menurut Ujang, hal itu karena AD/ART PDIP yang membuat sistem keputusan memilih calon presiden dari PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sepenuhnya.
“Ya isu pengambilalihan Ketua Umum PDI Perjuangan ini kan sudah lama ya. Jokowi meskipun pengen pun tetap saja tidak bisa, karena sudah 'dipagari' dengan AD/ART-nya bahwa semuanya berdasarkan keputusan Ketum Megawati."
"Sebelumnya juga berdasarkan AD/ART PDIP sistemnya kan bukan pemilihan, tapi usulan dari struktur partai tingkat bawah, yang usulannya semua adalah prerogatif Megawati," kata Ujang, Kamis (28/10/2022).
Maka, kata Ujang, selama masih ada Megawati maka kepemimpinan dan keputusan akhir apapun di PDIP bakal berada di tangan Megawati sepenuhnya.
Menurutnya, meskipun adanya keinginan, Jokowi tetap tidak bisa menjadi Ketum PDIP.
“Istilahnya 'pemilik saham' PDIP kan Megawati, dan Jokowi bukan salah satu pemilik saham PDIP. Begitu pun soal bahwa kepemimpinan PDIP akan diteruskan oleh trah Soekarno, nah Jokowi bukan trah Soekarno."
"Megawati pasti akan memberikan atau mendelegasikan kepemimpinan PDIP kepada anak-anaknya untuk melanjutkan estafet trah Soekarno itu," terang Ujang.
Oleh karena itu, Ujang melihat adanya skenario pembenturan antara Jokowi dengan Megawati, di balik upaya untuk menaikkan nilai tawar Ganjar Pranowo yang didukung relawan Kami-Ganjar untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
“Seharusnya pihak-pihak yang memiliki ide mendorong Jokowi untuk bisa menjadi Ketum PDIP di 2024 tahu soal ini. Aksi semacam 'kompor-kompor' berharap atau mendorong Jokowi menjadi Ketum PDIP itu, saya pikir sama saja seperti upaya atau skenario 'membenturkan' Jokowi dengan Megawati. Politik adu domba kan biasa saja terjadi di politik kita," jelas Ujang.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fransiskus Adhiyuda Prasetia)