Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait pengamanan Gedung Mahkamah Agung (MA) di Jakarta Pusat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pengamanan itu bukan buntut dari penggeledahan oleh tim penyidik di kantor MA beberapa waktu lalu.

"Kami meyakini kebijakan tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan kegiatan KPK beberapa waktu yang lalu di Gedung MA," ujar Ali, Rabu (9/11/2022).

Ia menegaskan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan KPK sudah sesuai ketentuan undang-undang maupun hukum acara pidana.

Baca juga: KPK Sita Dokumen Putusan dari Hasil Geledah 2 Ruangan Hakim Agung dan Sekretaris MA

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA dengan sejumlah tersangka dari insan MA, salah satunya ialah Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati.

Ali mengatakan pihaknya terus mengembangkan informasi dan data yang dimiliki pada proses penyidikan perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. 

"Bila ditemukan alat bukti yang cukup ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti KPK tindaklanjuti dengan menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro membenarkan bahwa saat ini Gedung MA dijaga prajurit TNI yang diambil dari Pengadilan Militer.

Menurut Andi, tindakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terkait pengamanan di Gedung MA. 

Mereka menilai pengamanan yang sejauh ini diterapkan belum memadai.

Andi mengklaim pengerahan aparat militer menjaga Gedung MA untuk memastikan pihak-pihak yang masuk wilayah MA memang layak.

Selain itu, dan mencegah peristiwa yang tidak diinginkan.

“Sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting bukan untuk menakut-nakuti,” kata Andi saat dihubungi awak media, Rabu (9/11/2022).

Sebanyak enam orang insan MA terjerat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK. Mereka ialah hakim agung Sudrajad Dimyati; hakim yustisial/panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu; PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie; serta PNS MA Albasri dan Nurmanto Akmal.

Mereka telah diberhentikan untuk sementara waktu hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ketua MA M Syarifuddin pun telah menarik perkara-perkara yang diadili oleh Sudrajad. Posisi Sudrajad dalam perkara-perkara dimaksud digantikan oleh hakim agung lainnya.

Dalam kasus ini, berperan sebagai pihak pemberi suap ada pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno serta Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Jumlah uang suap yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko pada Desy selaku representasi Sudrajad sekitar 202.000 dolar Singapura (ekuivalen Rp2,2 miliar).

Dari jumlah itu, Desy menerima sekira Rp250 juta, Muhajir menerima sekira Rp850 juta, Elly Tri menerima sekira Rp100 juta dan Sudrajad menerima sekira Rp800 juta yang penerimaannya melalui Elly Tri.

Dalam perjalanannya, tim penyidik KPK telah menggeledah Gedung MA sebanyak dua kali, yakni pada Jumat (23/9/2022) dan Selasa (1/11/2022).

Adapun yang digeledah penyidik KPK diantaranya ruangan hakim agung Prim Haryadi dan Sri Murwahyuni serta Sekretaris MA Hasbi Hasan.