Dalam rapat, Edward mengatakan pihaknya membagi empat klaster dari masukan masyarakat terhadap RKUHP.

Pertama reformulasi, antara lain menambahkan kata kepercayaan di pasal-pasal yang mengatur mengenai agama, kemudian mengubah frasa 'pemerintah yang sah' menjadi pemerintah, kemudian mengubah penjelasan pasal 218 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.

Kedua yakni penambahan, yaitu menambahkan pasal dan ayat baru terkait penugasan beberapa tindak pidana dalam RUU KUHP sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Ketiga, penghapusan. Edward mengatakan pemerintah melakukan penghapusan terhadap pasal-pasal tentang penggelandangan, unggas yang melewati kebun dan ternak yang melewati kebun.

"Termasuk terkait mengenai tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Ini kita dapat masukan dari masyarakat termasuk KLHL dan ada beberapa tulisan akademisi yang meminta sebaiknya itu di-take out dari RKUHP," ucapnya.

"Terakhir adalah reposisi, ini adalah tindak pidana pencucian uang, direposisi dari tiga padal jadi dua pasal tanpa adanya perubahan substansi," tambahnya.