News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Berita Populer Hari Ini

Populer Nasional: Kelemahan ETLE | NasDem: Jokowi di 2014 Bukan Siapa-siapa

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dalam acara HUT Partai NasDem di JCC Senayan Jakarta, Jumat (11/11/2022). Ahmad Ali ungkit pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews.com selama 24 jam terakhir.

Kasi Laka Lantas Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Edi Purwanto, membeberkan sejumlah kelemahan electronic traffic law enforcement (ETLE).

Ia mengatakan ETLE tidak bisa merekam pengendara yang tak pakai helm atau menggunakan knalpot brong.

Sementara itu, NasDem menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara HUT NasDem yang ke-11, Jumat (11/11/2022).

Dalam acara yang digelar di JCC Senayan Jakarta, Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, mengungkit pencalonan Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014 silam.

Dirangkum Tribunnews.com, Sabtu (12/11/2022), simak berita populer nasional berikut ini:

Baca juga: Ditlantas Polda Metro Jaya Manfaatkan Tripod untuk Tilang ETLE Portable

1. Polisi Ungkap Kelemahan ETLE, Tidak Rekam Pemotor Tak Pakai Helm Hingga Knalpot Brong

Polda Metro Jaya membeberkan sejumlah kelemahan dalam sistem tilang elektronik berbasis kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk merekam para pelanggar lalu lintas.

Hal itu diungkapkan Kasi Laka Lantas Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Edi Purwanto, dalam disuksi bertajuk 'Seberapa efektif ETLE pasca penghapusan tilang manual?' yang digelar Forum Wartawan Polri di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2022).

"Tentu setiap sistem pasti ada kelemahan, ada beberapa pelanggaran yang mungkin tidak bisa ter-capture oleh kamera ETLE," kata Edi.

Edi mengungkapkan sebagian pelanggaran yang tidak terekam kamera ETLE yakni pelanggar yang tidak membawa surat-surat kendaraan.

"Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak tercapture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE," ucapnya.

Baca selengkapnya >>>

2. Ungkit Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Waketum NasDem: Saat itu Bukan Siapa-siapa

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali pada sela-sela acara rangkaian HUT Partai NasDem di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Partai NasDem mengungkit pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam.

Baca juga: Pidato Lengkap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di HUT ke-11 NasDem

Hal itu diungkit oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, dalam acara HUT Partai NasDem di JCC Senayan Jakarta.

Pernyataan NasDem ini muncul di tengah rumor merenggangnya hubungan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan Presiden Jokowi. 

Isu dinginnya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh mulai mengemuka saat Jokowi mengingatkan agar partai tidak mendeklarasikan capres secara terburu-buru dalam perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. 

Rumor itu bertambah dengan gestur Jokowi yang disebut enggan dipeluk saat bertemu Surya Paloh. 

Baca selengkapnya >>>

3. Ini Ucapan Desmond yang Membuatnya Digeruduk Puluhan Kader PDIP di Purworejo

Desmond Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI (2019-2024) (IG @desmondjunaidimahesa)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, digeruduk puluhan kader PDI Perjuangan (PDI-P) saat berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Saat digeruduk, Desmond dan sejumlah anggota Komisi III DPR RI lainnya sedang makan siang di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Purworejo.

Aksi puluhan kader banteng itu dipimpin oleh Ketua DPC PDI-P Purworejo, Dion Agasi Setiabudi.

Sejumlah satgas PDI-P, jajaran anggota DPRD Purworejo dan DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI-P juga ikut dalam aksi tersebut.

Baca juga: Cerita Rivky Korban Dugaan Salah Tilang Kamera ETLE di Senayan Jakarta Pusat

Puluhan kader PDI-P tersebut menuntut Desmond meminta maaf terkait tanggapannya perihal permintaan PDI-P agar negara meminta maaf kepada Presiden Pertama RI Soekarno buntut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967.

Baca selengkapnya >>>

4. Elektabilitas NasDem Turun, Surya Paloh: Anggap Saja Partai Ini Main-main

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat berpidato di HUT Partai NasDem ke-11 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan pada Jumat (11/11/2022). (YouTube metrotvnews)

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi hasil survei yang menyebut elektabilitas partainya turun.

Surya Paloh mengatakan pihaknya menghormati hasil survei tersebut dan karenanya ia meminta agar tak memperhitungkan partainya.

"Ini bagus juga, saya hormati itu. Makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil ngapain harus dihitung."

"Anggap saja ini partai main-main. Enggak akan dapat apa-apa. PT (presidential threshold) juga enggak dapat," kata Surya Paloh di sela-sela HUT NasDem di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Terkait strategi untuk menaikkan elektabilitas, Surya Paloh menegaskan pihaknya tak akan mengumbar kepada publik.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: Surya Paloh: Saya Masih Anggap Jokowi Presiden Partai NasDem

5. Tiga Provinsi Baru Diresmikan, Mendagri Sebut Indonesia Kini Memiliki 37 Provinsi

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meresmikan tiga Provinsi DOB (Daerah Otonomi Baru) yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Penjabat (Pj) gubernur tiga provinsi baru tersebut juga ikut dilantik di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Mendagri Tito Karnavian mengatakan peresmian provinsi baru ini menjadi bagian penting untuk Papua dan Indonesia.

"Hari ini kita melaksanakan dua kegiatan penting baik untuk Papua maupun bagi bangsa Indonesia karena pada hari ini melaksanakan peresmian tiga provinsi baru di Papua," kata Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

"Menambah dari 34 provinsi Indonesia jadi 37 provinsi yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan," sambungnya.

Baca selengkapnya >>>

(Tribunnews.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini