Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poltracking Indonesia mengungkap hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tercatat mendapat angka 54,7 persen, sekaligus berada di posisi kedua terbawah setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mendapat 52,6 persen.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, konsistennya kepercayaan publik yang rendah kepada DPR membuktikan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada semua aspek mendasar DPR.

Mulai dari kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi pokok hingga kelakuan anggota, juga kebjjakan sekretariat jenderal yang turut memberikan amunisi pada DPR.

Baca juga: Hasil Survei Poltracking, Hanta Yuda: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi-Maruf 73,2 Persen

"Bayangkan saja dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dariw 254 RUU Prolegnas 2020-2024, baru 19 RUU yang sampai saat ini mampu dihasilkan DPR. Catatan mengenai jumlah yang sedikit ini diperparah dengan kualitas proses pembahasan RUU yang selalu nampak minim partisipasi publik," kata Lucius saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (9/12/2022).

Selain itu, kata Lucius, kebijakan anggaran serta proyek internal DPR juga memperburuk wajah DPR dengan munculnya sejumlah proyek kontroversial, mulai dari gordin sampai kalender.

Semangat kerja DPR juga nampak rendah melihat ruang-ruang rapat yang kerap sepi walau berukangkali DPR beralasan karena pandemi.

Baca juga: Polri Evaluasi Diri Sikapi Hasil Survei Poltracking soal Tingkat Kepercayaan Publik yang Rendah

"Jadi semua indikator utama terkait kinerja lembaga memang tak nampak berubah di DPR. Mereka seolah nyaman karena hasil survey tak pernah mampu memberikan hukuman maksimal bagi peluang mereka terpilih kembali. Walau publik kecewa, saat pemilu publik masih akan pilih mereka lagi," ucapnya.

"Akan tetapi kepercayaan publik yang rendah secara konsisten ini lama kelamaan akan membuat legitimasi DPR makin buruk. Kalau legitimasi lembaga buruk, kebijakan mereka juga semakin lama semakin tak punya legitimasi," imbuhnya.

Sebagai lembaga politik, lanjut Lucius, legitimasi itu menjadi penting.

Jika legitimasi makin memburuk, maka menunggu waktu saja publik bersikap lebih keras untuk menolak DPR.

"Jadi hasil survei Poltracking mengingatkan publik bahwa DPR enggak juha berubah atau enggak mau berubah. Posisi menjadi kedua terburuk seharusnya memalukan tetapi ya begitulah kalau sudah kadung biasa. Rasa malu juga nyaris hilang," kata Lucius.