Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membeberkan beberapa poin terkait dengan upaya pemberantasan korupsi termasuk dari upaya penindakan.
Kata Ma'ruf Amin, setiap negara bakal tidak dapat menikmati kemakmuran meski memiliki sumber daya yang melimpah sekalipun jika penegakan hukum di negara tersebut tumpul.
Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.
"Negara manapun yang sumber dayanya melimpah, namun bila aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya di Hot Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Tak hanya itu kata dia, kekayaan sumber daya yang hanya dinikmati oleh para pejabat pengambil keputusan juga bakal menyebabkan tidak meratanya alokasi atau penyebaran sumber daya yang dimaksud.
Dirinya juga mengingatkan perihal korupsi kebijakan, menurut Ma'ruf Amin korupsi kebijakan itu hanya dapat memenuhi kepentingan dan memuaskan oligarki bukan untuk publik.
Khawatirnya, korupsi kebijakan itu memberikan dampak buruk bagi setiap bangsa, karena kemiskinan akan merajalela dan semakin banyaknya masyarakat yang melarat.
"Jika kekayaan dirayakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan," kata dia.
"Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," sambung Ma'ruf Amin.
Baca juga: Bela Firli Terkait Polemik Hakordia Surabaya, Pengamat: Bukti KPK Profesional, Tidak Diskriminatif
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin juga mengimbau agar upaya pemberantasan korupsi harus diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat.
Adapun upayanya yakni merubah perilaku koruptif berubah menjadi perilaku yang jujur, bersih dan berintegritas.
"Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi, daripada ancaman hukuman yang berat," imbuhnya.
Sebagai informasi, dalam agenda Hakordia 2022 ini turut dihadiri oleh beberapa jajaran Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan dan Lembaga Negara serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri beserta para Wakil Ketua KPK.