News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Amin Minta KPK Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/12/2021). Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Ma'ruf Amin, KPK berperan mencegah praktik korupsi yang berfampak kepada lambatnya pemulihan ekonomi nasional.

"Segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," ujar Ma'ruf Amin dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Hadiri Hakordia 2022, Mars KPK Dikumandangkan

Dirinya mengatakan korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan bangsa.

Korupsi, kata Ma'ruf Amin, memiliki sifat merusak terhadap segala pencapaian sebuah negara.

"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi," jelas Ma'ruf Amin.

Ada momen menarik pada saat pembukaan acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Momen dimaksud adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mencium tangan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin. (Kolase Tribunnews)

Selama ini, Ma'ruf Amin menilai pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dapat menyebabkan kerugian negara.

Negara, kata Ma'ruf Amin, bisa kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral," pungkas Ma'ruf Amin.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini