Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut aliran uang panas yang diduga diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.
Dalam pengusutan itu, KPK bakal mendalami sumber uang dan penggunaan uang yang diduga dari hasil suap dan gratifikasi.
"Tentu kalau menyangkut suap dan lain sebagainya nantikan biasanya dari proses penyidikan itu kan aliran uangnya kan gitu, dari mana sumbernya digunakan untuk apa. Kan seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (10/12/2022).
KPK sebelumnya menyebut Abdul Latif diduga menggunakan uang panas yang diterimanya untuk kepentingan pribadi.
Baca juga: KPK Sita Uang Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Suap Lelang Jabatan Bupati Bangkalan, 27 Saksi Diperiksa
Salah satunya dipergunakan untuk survei elektabilitas.
Dalam mengusut aliran uang panas ini, KPK tak menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa pihak lembaga survei.
"Kalau misalnya ada informasi apa gitu, digunakan untuk lembaga survei untuk kepentingan yang bersangkutan akan mencalonkan diri. Tinggal kita (KPK) tanya benar nggak lembaga survei itu terima gitu kan. Dan apakah itu dilakukan surveinya, gitu kan. Jangan sampai ya uang itu mengalir itu hanya menyamarkan, menyamarkan asal uang itu," ucap Alex, sapaan Alexander Marwata.
Sejauh ini Alex mengklaim belum menerima laporan dari anak buahnya soal sosok lembaga survei tersebut.
Namun, Alex berjanji pihaknya bakal mengusut dan mendalami hal tersebut.
"Sekali lagi pasti akan didalami penyidik. Kalau saya sendiri informasi terkait dengan kemana uangnya diterima digunakan ya belum ada informasi penyidik, saya hanya mendengar dari media," tandas Alex.
KPK diketahui baru menjerat enam tersangka kasus jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan.
Keenam tersangka itu yakni Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili; dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat.
Keenam tersangka itu telah ditahan penyidik pada Kamis (8/12/2022) dini hari.
Abdul Latif Amin Imron ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Agus Eka Leandy; Wildan Yulianto; dan Achmad Mustaqim ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Sementara Hosin Jamili dan Salman Hidayat ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC.
Dalam konstruksi perkara, Abdul Latif Amin Imron pada periode 2019-2022 disebut membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4.
Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.
"Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI yaitu tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers penahanan Abdul Latif Dkk.
Baca juga: Bupati Bangkalan Abdul Latif Gunakan Uang Suap untuk Survei Elektabilitas
Adapun besaran komitmen fee yang diberikan melalui orang kepercayaan Abdul Latif berfariasi.
Hal ini sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan.
"Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Abdul Latif," ujar Firli.
Abdul Latif selain itu juga diduga menerima sejumlah uang lantaran turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan.
"Dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek," kata dia.
"Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka RALAI melalui orang
kepercayaannya sejumlah sekitar Rp5,3 miliar. Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RALAI tersebut
diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survey elektabilitas," ujar Firli.
Atas perbuatannya, Abdul Latif yang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara tersangka AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menyita uang senilai Rp1,5 miliar.
Uang yang disita itu nantinya akan dijadikan alat bukti tambahan untuk memperkuat bukti rasuah Abdul Latif.
KPK sejauh ini sudah memeriksa 27 orang saksi. Lembaga antirasuah memastikan bakal terus mendalami setiap informasi dan data dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti yang telah dimiliki.