TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tak pernah menjual Kepulauan Widi di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Mahfud mengatakan menyatakan hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga terkait pengelolaan pulau-pulau, penjagaaan kedaulatan, serta penerapan kekuasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Rabu (14/12/2022).

Dalam rapat tersebut, kata dia, khusus membahas kasus Kepulauan Widi yang belakangan diributkan karena seakan-akan pemerintah telah menjual pulau tersebut kepada pihak asing.

"Maka ingin kami sampaikan bahwa yang benar terjadi adalah telah dibuat MoU oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan," kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Rabu (14/12/2022).

"Isinya sebenarnya adalah pemanfaatan Kepulauan Widi yang terdiri dari 140 pulau, itu diserahkan untuk keperluan pembangunan wisata lingkungan," sambung dia.

Dalam rapat tersebut, kata Mahfud, telah didengarkan keterangan sejumlah pihak.

Para pihak tersebut, kata dia, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, dan pihak PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang melakukan MoU dengan pemerintah daerah terkait penyewaan pulau tersebut.

"Sesudah tadi kita dengar masalahnya, laporan dari Kemendagri bahwa tidak benar ada pulau yang dijual, dan Mendagri tidak pernah dan tidak akan melakukan itu," kata Mahfud.

Dalam rapat tersebut turut hadir Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.