Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Joko Widodo (Jokowi) disebut telah memilih lokasi rumah yang akan diterimanya setelah tak menjabat sebagai presiden pada 2024 mendatang.
Adapun rumah yang dipilih Presiden Jokowi berlokasi di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Pemberian rumah untuk Jokowi ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sesuai Undang-undang, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga mendapat rumah dari negara yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.
Selain itu, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, juga menerima rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 27 dan 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Pemberian rumah untuk Megawati Soekarnoputri diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978, disebutkan bahwa mantan presiden dan wakil presiden yang pensiun dengan hormat mendapatkan rumah dari negara yang layak.
Namun, Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikabarkan lebih memilih mengambil uang daripada rumah.
Lalu, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, juga pernah membantah disebut meminta rumah dari negara.
Jusuf Kalla Dapat Uang Tunai
Dilansir laman setkab.go.id, pemerintah memberikan uang tunai sebagai pengganti fasilitas rumah bagi SBY dan wakilnya saat itu yakni Boediono setelah tak lagi menjabat.
Selain SBY dan Boediono, Jusuf Kalla juga mendapat fasilitas yang sama.
Baca juga: Selain Jokowi, Megawati Dulu juga Dapat Rumah dari Negara setelah Tak Jadi Presiden
Menteri Sekretaris Negara saat itu yakni Sudi Silalahi menyebut, cukup sulit mencari rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden terkait pelaksanaan Perpres Nomor 52 Tahun 2014.
Oleh karena itu, mantan presiden dan wakilnya akan diberikan berupa uang tunai saja yang nilainya setara dengan ketentuan pengadaan rumah dalam Perpres tersebut.
“Iya (diberikan lebih kepada nilainya), karena sulit kan kita mau mencari (rumah) di Jakarta ini siapa yang mau jual tanah dan harganya enggak karu-karuan, berbeda-beda antar satu dengan yang lain,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Baca juga: Soal Rumah Baru Jokowi di Colomadu, Bupati Karanganyar Sebut Sudah Dibayar, Ganjar Akui Belum Tahu
Jusuf Kalla Bantah Minta Rumah
Diberitakan Kompas.com, Jusuf Kalla pernah membantah jika dirinya disebut meminta rumah kepada pemerintah setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden periode 2004-2009.
Menurut Jusuf Kalla, Sudi Silalahi sempat bertanya terkait lokasi rumah yang diinginkannya.
Sudi bertanya hal itu ketika menemui Jusuf Kalla pada Januari 2010 silam.
Meski begitu, Jusuf Kalla membenarkan bahwa dirinya ingin rumah di dekat rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, seperti yang disampaikan Sekretaris Kabinet saat itu, Dipo Alam.
Namun, hal itu disampaikan Jusuf Kalla karena ditanya.
"Saya kan diminta. 'Di mana, Pak?' (tanya sudi). Saya minta rumah tua di belakang rumah saya."
"Kan diminta di mana, Pak. Di belakang rumah saya," ungkapnya di Gorontalo, Jumat (13/6/2014).
Ia mengatakan, Sudi ketika itu menyampaikan bahwa pemerintah akan melanggar Undang-undang jika dirinya tidak diberikan rumah.
"Saya enggak ngerti apa-apa pokoknya, hanya dia merasa berdosa karena sudah melanggar aturan."
"Dia bilang kami melanggar Undang-undang kalau tidak dikasih."
"Nanti presiden berikutnya bahaya juga kalau tidak mau."
"Nanti SBY tidak dapat juga kalau bapak tidak mau," beber Jusuf Kalla.
Baca juga: Ini Perbandingan Rumah Baru Pemberian Negara untuk SBY dan Jokowi
Jusuf Kalla juga mengaku tidak mengerti mengapa Dipo menyebut harga rumah itu sampai di atas Rp 20 miliar.
Sebelumnya, Dipo mengatakan, harga rumah yang dinginkan Jusuf Kalla tidak bisa dipenuhi dalam aturan terdahulu yang memberikan batasan maksimum harga rumah Rp 20 miliar.
Menurutnya, harga rumah itu terus naik hingga akhirnya Perpres diubah.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com)