"Dengan tegas PKB menolak pembatasan jenis komoditi yang diberikan pupuk subsidi. Pembatasan jenis komoditi yang diberikan menyebabkan petani sangat keberatan sehingga petani bisa mengalami kemunduran produksi," tambah Daniel.

PKB, kata Daniel, melalui Komisi IV DPR meminta agar Permentan Nomor 10 Tahun 2022 direvisi atau dicabut, karena tidak memberikan azas keadilan bagi petani. 

Ia menyebut alasan pemerintah untuk melakukan tata kelola pupuk.

Namun demikian merugikan petani yang di luar 9 komoditi diantaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. 

"Diluar ini tidak mendapatkan alokasi sehingga ini akan membebani petani apalagi di tahun 2023 akan dijalankan dengan penuh," ujar Daniel. 

"Melihat hal ini PKB tidak tinggal diam, karena semangatnya adalah subsidi adalah hak warga negara yang harus diatur sedemikian rupa agar mendapatkan keadilan.  Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, pun juga sebagai negara maritim," tambahnya.

Daniel menilai kedua julukan ini masih relevan, namun tata kelolanya masih belum besar sebagaimana julukanya. 

Daniel pun merangkum dan sekaligus merefleksikan capaian dan kritik terhadap pangan nasional:

1. Carut marut soal pangan khususnya beras terjadi, hal ini karena adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola pangan dengan baik terbukti dari anggaran sektor pertanian sebagai core produksi tidak ditanggung dengan anggaran yang cukup.

2. Harga input pertanian yang terus melambung tinggi semnetara output pertanian harganya tidak stabil. 

3. SDM pertanian yang masih belum dikelola dengan baik, meskipun sudah ada petani milenial dengan kombinasi pemanfaatan teknologi digital bermunculan, itupun karena inisiatif melihat masalah pangan yang ada, pemerintah masih minim soal dukungan kepada petani muda, masih sebatas seremonial belum berupa wujud dukungan fasilitasi, dukungan anggaran, dukungan jejaring. 

4. Program Food Estate yang sudah dikerjakan dan tidak membuahkan hasil agar dibatalkan, anggaran FE ini sangat besar dan tidak berdampak pada peningkatan ketersediaan pangan. Lebih baik, anggaran FE diberikan kepada petani, menaikan anggaran subsidi, kemudian membeli hasil panen petani dengan harga tinggi itu lebih baik daripada anggara FE tidak bermanfaat.

Baca juga: Tak Terima Beras RI Disebut Termahal di Asia Tenggara, Maruf Amin: Harus Dilihat Secara Rata-rata

5. Bicara soal perikanan dan kelautan, masalah utama adalah pada dukungan infrastruktur nelayan diantara yang utama adalah soal langka dan mahalnya BBM untuk nelayan, infrastruktur penyedia SPBN yang minim dan mahalnya BBM. pemerintah lamban melihat persoalan ini. SDM nelayan yang masih jauh dari kata sejahtera, terutama di pesisir-pesisir yang masih belum diperhatikan.

"Tidak lengkap, jika kritik tanpa adanya solusi. PKB menyoroti soal pangan ini sebagai suatu hal yang fundamental dan masalah hidup mati suatu bangsa," kata Daniel.