Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan orang lapar dan tidak punya pekerjaan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu nyata, bukan masalah persepsi.
Hal itu merespons hasil survei Charta Politika yang menyatakan 47,5 persen responden menilai ekonomi Indonesia lebih baik di era Jokowi ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.
"Orang lapar itu nyata. Orang tidak punya pekerjaan juga nyata. Bukan masalah persepsi. Tidak bisa ditanya sekarang lebih baik daripada dulu atau tidak. Oh, laparnya saya era Jokowi lebih berkualitas daripada laparnya orang lain di era SBY," kata Herzaky kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/12/2022).
Menurut Herzaky, selama 10 tahun kepemimpinan SBY penurunan jumlah orang miskin tercatat hampir 6 persen poin.
"Sedangkan era Jokowi 5 tahun pertama saja hanya mampu mengurangi 1 persenan poin. Begitu pandemi, malah makin kedodoran era Jokowi," ujarnya.
Ia juga membandingkan indikator ekonomi baik dari sisi makro maupun mikro.
Herzaky menyebut anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di era SBY bisa ditingkatkan 4 kali lipat dari 400-an triliun di era Megawati Soekarnoputri, menjadi 1.800-an pada era SBY.
"Coba era Jokowi, sebelum pandemi saja hanya mampu naik 400-an triliun, selama lima tahun memerintah," ucapnya.
Baca juga: Mitigasi Risiko Ekonomi 2023, Pakar Ingatkan Pemerintah Harus Fokus Jaga Ketahanan Pangan dan Energi
Ia menyarankan untuk menggunakan angka sebelum pandemi saja, karena kalau setelahnya makin jauh jaraknya.
"Jelas kalau era Pemerintahan SBY jauh lebih baik dalam mengelola ekonomi negeri ini. Jauh lebih baik dalam memastikan kemiskinan dan pengangguran turun jauh," ungkap dia.
Herzaky juga menyinggung soal era SBY disebut diuntungkan karena ada kenaikan harga komoditas, dan ekonomi Indonesia membaik.
"Kan ketahuan era SBY mau mengelola situasi ekonomi dunia untuk kebaikan situasi dalam negeri," tuturnya.
Sementara di era Jokowi, kata dia, lagi ada booming harga kelapa sawit dunia, malah melarang ekspor dan membuat belasan juta petani sawit menderita.
"Jangan salahkan situasi ekonomi dunia, kalau situasi ekonomi dunia lagi bagus dan bisa menguntungkan kita, pemerintah sekarang malah memilih kebijakan yang merugikan rakyat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia pun menyarankan agar baik pemerintah maupun lembaga survei untuk menanyakan apa kebijakan ekonomi yang diharapkan oleh rakyat?
Kemudian, bantuan seperti apa yang diharapkan oleh rakyat? Kalau ditanya apa bedanya era Jokowi dan SBY, memangnya apa efeknya buat perbaikan nasib rakyat?
"Kasihan rakyat dijadikan pembenaran ketidakbecusan pemerintah mengelola ekonomi," imbuhnya.
Baca juga: Survei: Ekonomi RI Era Jokowi Dinilai Lebih Baik Ketimbang Saat SBY, Tapi Mayoritas Minta Reshuffle
Sebelumnya, hasil survei Charta Politika menunjukkan 47,5 persen responden menyatakan ekonomi Indonesia lebih baik di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan sementara saat SBY memimpin hanya 40,4 persen publik menganggap lebih baik.
"Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan SBY," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).
Yunarto menyebut pihaknya meminta tanggapan responden mengenai kemampuan kedua pemimpin tersebut mengelola krisis.
"Dulu Pak SBY mengalami tidak sebesar Pak Jokowi, situasi eksternalnya ada gangguan terkiat berakhirnya commodity boom yang selama pemerintahan SBY itu menjadi kontributor terbesar dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kenaikan harga batu bara, minyak sawit, dan karet," ujarnya.
Menurut Yunarto, ekonomi Indonesia agak guncang setelah berakhirnya commodity boom.
"Dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita agak guncang setelah commodity boom selesai," ucap dia.
Berbeda dengan SBY, Yunarto menerangkan pemerintahan Jokowi menghadapi berbagai situasi seperti Pandemi Covid-19 hingga kondisi geopolitik perang Ukraina dan Rusia.
"Sementara pemerintahan Jokowi mengahadapi situasi pandemi dan geopolitik perang di Ukraina dan Rusia yang berpengaruh terhadap pangan dan energi terutama," ungkap Yunarto.
Survei dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.
Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.