Baca tanpa iklan
Jawaban: C
13. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama....untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat
A. 17 hari.
B. 10 hari.
C. 14 hari.
D. 15 hari.
Jawaban: C
14. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah...
A. pertemuan terbatas.
B. pertemuan tatap muka.
C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum.
D. pemasangan alat peraga di tempat umum.
E. semua jawaban benar
Jawaban: E
15. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit....dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
A. 25%.
B. 20%.
C. 4%.
D. 10%.
Jawaban: B
16. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....
A. KPPS.
B. PPS.
C. PPK.
D. KPU Kabupaten.
Jawaban: D
17. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik.
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
C. Langsung oleh rakyat.
D. Demokratis.
Jawaban: E
18. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama....untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat...
A. 17 hari.
B. 10 hari.
C. 14 hari.
D. 15 hari.
Jawaban: C
19. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu?
A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau Pemilu.
B. KPU Bawaslu dan partai politik.
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik.
D. KPU dan Bawaslu.
Jabawan: D
20. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ....
A. Dewan Kehormatan KPU
B. Dewan Kehormatan Bawaslu
C. Dewan Kode Etik KPU
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jawaban : D
21. Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007
Jawaban: B
22. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu….
A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)
Jawaban: C
23. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….
A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota
C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
Jawaban: C
24. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
Jawaban: B
25 Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah...
A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
D. menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat.
Jawaban: D
26. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...
A. 1998.
B. 1999.
C. 2000.
D. 2002.
Jawaban: B
27. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...
A. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
D. Mengubah hasil penghitungan suara.
Jawaban: D
28. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat ….
A. Permanen
B. Ad hoc
C. Tetap
D. Tahunan
Jawaban: B
29. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….
A.Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B.Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C.Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D.Semua jawaban diatas benar
Jawaban: D
30. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya...bulan sebelum hari pemungutan suara
A. 18
B. 20
C. 22
D. 19
Jawaban: A
31. 6. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah…..
a. BPUPKI
b. PPKI
c. Panitia kecil
d. Panitia Sembilan
Jawaban d
32. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ….
A. mengembangkan kehidupan politik
B. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
C. mewujudkan cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
D. menentukan sistem pemerintahan
Jawaban B
33. Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ….
A. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
B. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
C. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
D. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
Jawaban: D
34. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ….
A. MPR, DPR, dan Presiden
B. MPR, DPR, dan DPRD I
C. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
D. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
Jawaban: C
35. Pendidikan keluarga memberikan hal-hal sebagai berikut kecuali...
A. Nilai moral
B. Perluasan pengetahuan
C. Nilai Budaya
D. Keterampilan
Jawaban: D
Baca juga: KPU RI Targetkan Perumusan Dapil Pemilu 2024 Selesai Akhir Januari 2023
36. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah…
A. Membayar pajak tepat pada waktunya
B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum
C. Membeli produk buatan dalam negeri
D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu
Jawaban: D
37. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah...
A. Pembnagunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur
B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia
C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial
D. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara
Jawaban: D
38. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang ...
A. Oligarkis
B. Demokratis
C. Militeristis
D. Otokratis
Jawaban: B
39. Tahun berapa Pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia..
A. 1965
B. 1998
C. 1955
D. 1945
Jawaban: C
40. Dalam Pemilu Legislatif, system yang digunakan adalah....
A. Proporsional tertutup
B. Proporsional terbuka
C. Distrik berwakil banyak
D. Semua jawaban benar"
Jawaban: B
41. Sebutkan asas penyelenggaraan Pemilu....
A. Jujur dan Adil
B. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
C. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
D. Semua jawaban benar
Jawaban:C
42. Salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam Pemilu adalah...
A. Transparan
B. Efektif
C. Aksesibilitas
D. Akuntabilitas
Jawaban: C
43. Kode etik penyelenggara Pemilu diatur dalam....
A. KUHP
B. UUD 1945
C. UU No. 7 Tahun 2017
D. Peraturan Dewan Kehormatan Penylenggara Pemilu
Jawaban: D
42. Salah satu kode etik penyelenggara Pemilu adalah imparsialitas yang artinya...
A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu
B. Tidak berpihak terhadap peserta Pemilu
C. Tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu
D. Tidak peduli terhadap Pemilu
Jawaban: B
43. Ada berapakah partai politik peserta Pemilu 2019 lalu...
A. 20 partai politik
B. 9 partai politik
C. 16 partai politik
D. 16 partai politik nasional dan 4 partai politik local
Jawaban: D
44. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal – hal sebagai berikut, kecuali...
A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa Kampanye.
B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
C. Terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
D.Terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Jawaban; A
45. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka..
A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten.
B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang.
C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh Panitia Pemilihan setingkat di atasnya.
D. Semua jawaban salah.
Jawaban: D
46. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan..
A. Menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama
B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda
C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
D. Memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
Jawaban c
47. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan:
A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh
B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh
C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh
D. Jawaban a dan b benar
Jawaban: D
48. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu...
A. Plano
B. Kotaksuara, suratsuara, tinta, dan segel
C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tandapilihan
D. TPS (tempat pemungutan suara)
Jawaban: A
49. Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan. Maksud dari bersifat transparan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2017 adalah...
A. Isi kotak suara harus terlihat seluruhnya
B. Isi kotak suara harus terlihat sebagian
C. Isi kotak suara harus terlihat dari luar
D. Sebagian kotak suara terbuat dari plastik
Jawaban: C
50. Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam..
A. Sikap dan perilaku anggota masyarkat
B. adat Istiadat dan kebiasaan masyarkat
C. peraturan perundang-undangan
D. sistem sosial yang ada
Jawaban: C
*) Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada calon peserta untuk memandu proses latihan sebelum melaksanakan tes nanti.
Sebelum melihat kunci jawaban, calon peserta harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil.
(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)