Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Gufron Mabruri merespons soal rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyambangi wilayah rawan di Papua pada awal 2023 ini.

Gufron menilai kunjungan tersebut sebagai langkah yang bakal berdampak positif bagi perubahan di tanah Papua.

Namun, kata dia, terdapat sejumlah catatan agar tujuan kunjungan harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan, agar berdampak positif dari sisi kebijakan pengamanan di Papua.

"Semuanya itu tergantung pada tujuan dari kunjungan tersebut. Apakah kunjungan itu bagian dari upaya institusi keamanan untuk mengevaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua atau tidak,” kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023). 

“Kalau tidak ya itu lebih ke kunjungan simbolis saja dan enggak ada dampaknya," lanjutnya.

Gufron melihat kunjungan itu akan berdampak jika bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan di Papua, evaluasi yang sifatnya komprehensif, misalnya dari aspek kebijakan, legalitas, jumlah pasukan, operasi, hingga akuntabilitas.

“Semua itu harus dievaluasi," katanya. 

Kemudian, Gufron melanjutkan bahwa evaluasi menyeluruh soal kebijakan pengamanan di Papua juga harus dilakukan agar pendekatan humanis terhadap masyarakat Papua dapat terwujud. 

"Harusnya kalau betul bahwa seperti yang didengungkan gitu ya selama ini, ingin ada perubahan yang humanis dalam pendekatan keamanan di Papua, kalau pendekatan itu ingin benar-benar diwujudkan, saya kira itu enggak bisa dilakukan, kecuali dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengamanan di Papua," katanya. 

"Kalau enggak ya saya kira statement perubahan pendekatan yang selama ini disampaikan termasuk oleh Pak Yudo, ini hanya statement simbolis, termasuk kunjungan yang akan dilakukan. Enggak ada dampak apa-apa kalau tidak ada evaluasi dan koreksi," lanjut Gufron.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, dirinya akan mengajak seluruh tiga kepala staf dari seluruh matra untuk terbang ke Papua pada awal 2023 mendatang.

Tiga kepala staf angkatan itu, yakni KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Gelombang Tinggi di Laut, Panglima TNI Perintahkan Jajaran Tetap Siaga SAR dan Tanggap Darurat 

Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci ihwal waktu pasti dari rencana kunjungan kerja tersebut.

"Kesempatan pertama akan kami tinjau daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus bersama tiga kepala staf angkatan," kata Yudo, Kamis (29/12/2022) sebagaimana dikutip Kompas.tv.

Selain Papua, kata Yudo, pihaknya akan menengok wilayah perbatasan lainnya seperti Aceh dan Laut Natuna.

Ia menjelaskan, nantinya kunjungan itu akan beragendakan berupa diskusi dengan seluruh komandan satuan, pimpinan pemerintah daerah setempat, dan para pimpinan dari kepolisian.

"Saya ingin tahu, saya ingin masukan, dan tentunya masukan tersebut akan kami evaluasi. Jika sudah baik, maka akan ditingkatkan, namun bila ada yang kurang akan dilengkapi dan dievaluasi," ujarnya.

Ia mengaku belum bisa merinci kebijakan apa yang akan diambil lantaran belum melihat secara langsung.

"Tanpa saya melihat langsung, tidak mungkin bisa merencanakan maupun menyampaikan rencana dengan berandai-andai. Saya ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi terkini di seluruh daerah rawan tersebut," katanya.

Baca juga: 48 Orang Meninggal Dunia Akibat Ulah KKB di Papua, 13 Orang di Antaranya TNI-Polri

Menurut dia, kunjungan itu bertujuan untuk mengetahui strategi menghadapi konflik di sana dan melihat kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh para prajurit.