News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Pengamat Soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi: Cenderung Politis Ketimbang Urusan Kinerja

Penulis: Naufal Lanten
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (12/9/2022). Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro menilai rencana reshuffle kali ini cenderung lebih bersifat politis dibandingkan dengan urusan kinerja.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro berbicara soal wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi. 

Agung menilai rencana reshuffle kali ini cenderung lebih bersifat politis dibandingkan dengan urusan kinerja.

“Harus diakui, bahwa reshuffle kali ini lebih kental urusan politik ketimbang kinerja,” kata Agung saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, wacana kocok ulang kabinet ini mencuat usai Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai sosok calon presiden atau capres.

Sementara itu, wacana reshuffle justru tidak mengemuka saat Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra atau bahkan Partai Golkar yang mendeklarasikan dukungan terhadap Airlangga Hartarto.

“Ini berbanding terbalik dengan Prabowo atau Airlangga ketika dideklarasikan oleh Gerindra dan Golkar,” tuturnya.

Di sisi lain, Agung melihat bahwa PDIP yang merupakan pendukung utama Pemerintahan Joko Widodo dan punya kursi terbangak di parlemen, akhir-akhir ini pun kerap melontarkan kritik terhadap sejumlah menteri dari NasDem.

“Selain soal figur Anies yang identik dengan perubahan ketimbang keberlanjutan, kinerja menteri-menteri nasdem tak lupa dikuliti habis-habisan,” tuturnya.

Baca juga: Dulu Diisukan Jadi Menpan-RB, Kini FX Rudy ke Istana di Tengah Wacana Reshuffle

Seperti diketahui kubu PDIP dan NasDem kian meruncing di tengah rencana Presiden Jokowi melakukan Reshuffle Kabinet.

Kedua parpol ini pun asyik saling sindir.

PDIP minta dua menteri dari NasDem gentel mengundurkan diri.

NasDem membalas dengan beri komentar pedas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

Menteri asal NasDem terus diseret dalam wacana Reshuffle kabinet.

Tak hanya soal evaluasi, kini dua menteri asal Nasdem diminta gentel mundur dari kabinet.

Desakan mundur dua menteri asal NasDem itu datang dari elite PDIP.

Politisi PDIP: Kalau Gentle, Lebih Baik Menteri dari NasDem Mundur dari Kabinet

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. (screenshot)

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Sekjen NasDem Johnny G Plate Buka Suara

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menanggapi usulan PDIP agar dua menterinya mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

Johnny menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Soal Nasib Menteri NasDem, Jokowi: Ditunggu Saja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

Baca juga: Ali Ngabalin Minta Menteri yang Terkena Reshuffle Tetap Tersenyum dan Jangan Marah

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini