Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, memberikan tanggapan terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.
Johnny G Plate juga menanggapi usulan PDIP agar dua menteri dari Partai NasDem mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Johnny G Plate mengatakan, semua menteri dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju termasuk Partai NasDem, harus siap untuk direshuffle.
Sebab, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hak prerogatif Presiden," ungkapnya di Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).
Selengkapnya, berikut respons Johnny G Plate perihal isu reshuffle kabinet sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
Siap jika Direshuffle Jokowi
Johnny G Plate mengaku siap apabila Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Menurutnya, sebagai pembantu Presiden, sudah sewajarnya patuh terhadap keputusan yang dibuat oleh Jokowi.
"(Siap untuk direshuffle) secara pribadi apalagi, kita di sini (posisi menteri) sebagai pembantu Presiden."
"Melaksanakan kebijakan dan arahan Presiden."
"Itu (reshuffle) sepenuhnya ada di Presiden," ujarnya, Rabu, dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Daftar dan Profil 3 Menteri NasDem di Kabinet Jokowi, Pengamat Sebut Ada 2 yang akan Direshuffle
Namun, Johnny G Plate menyebut, pendapat pribadinya tak memiliki pengaruh banyak terkait keputusan reshuffle kabinet.
Mengingat, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi dan harus diterima oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan Presiden?"
"Tidak ada, itu sepenuhnya (keputusan reshuffle) kepada Presiden," tegas Johnny G Plate.
Baca juga: Plt Ketua Umum PPP Bantah Bahas Reshuffle Kabinet Saat Bertemu Jokowi
Sebut Banyak Politisi Merasa Jadi Presiden
Johnny G Plate juga menyindir bahwa saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.
Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini menanggapi usulan PDIP agar dua menteri mundur dari kabinet Jokowi.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights Presiden," ucap Johnny G Plate, Rabu.
"Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," tambah dia.
Tegaskan NasDem Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Johnny pun memastikan Partai NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.
"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen."
"Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," paparnya.
Pernyataan PDIP
Pada Selasa (3/1/2023), Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.
Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.
Baca juga: Partai Gerindra Tak Mau Ikut Campur Urusan Reshuffle Kabinet
Selain itu, Djarot mengkritisi langkah Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya."
"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," ujarnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurutnya, dua menteri dari Partai NasDem tersebut tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.
"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," kata dia.
Djarot mengatakan, sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.
Baca juga: Kembali Jawab Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Minta Publik Sabar Menunggu
Ia pun mencontohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.
"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton."
"Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," jelas Djarot.
Sementara itu, Jokowi meminta masyarakat menunggu keputusannya terkait reshuffle kabinet.
"Tunggu saja. Ditunggu saja," ungkap Jokowi di daerah Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).
(Tribunnews.com/Nuryanti/Rahmat Fajar Nugraha/Fersianus Waku) (Kompas.com/Singgih Wiryono)