Baca tanpa iklan
NasDem Persilahkan Jokowi jika 3 Menterinya Direshuffle Bulan Ini, Ahmad Ali: Itu Hak Presiden
Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali mengomentari kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Januari ini di tengah tiga menteri dari NasDem yang jadi sorotan.
Ketiga menteri dari Partai NasDem itu yakni Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo; Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.
Ali mengatakan bahwa seluruh keputusan terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.
Ia menegaskan jika ketiga menteri dari NasDem tersebut dicopot dari jabatannya, maka pihaknya tidak mempermasalahkan.
“Kan itu hak prerogatif presiden, jadi ya silahkan aja (tiga menteri dari NasDem di-reshuffle), kita nggak mempermasalahkan itu,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/1/2023).
Kendati demikian, Ali menilai kinerja tiga menteri dari Partai NasDem baik selama bekerja bersama dengan Jokowi.
Namun, ketika ditanya apakah ketiga menteri tersebut layak di-reshuffle, dirinya menegaskan kembali bahwa itu adalah hak prerogatif presiden.
“Selama ini ya saya lihat mereka kerja dengan baik ya. (Ketika direshuffle), ya kembali lagi itu hak prerogatif presiden," katanya.
Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, NasDem Klaim Telah Evaluasi Kader dan Kirim Hasilnya ke Jokowi
Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.
Hermawi heran mengapa isu reshuffle kabinet ini selalu ditujukan kepada NasDem.
Wasekjen NasDem ini pun mempertanyakan apa problem dari NasDem sehingga menteri-menterinya yang berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur.
"Kita hanya mengatakan kok ini berisik sekali, kenapa ini yang disasar NasDem, apa problemnya," kata Hermawi kata Hermawi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (5/1/2023).
Menurut Hermawai isu reshuffle kabinet yang ditujukan kepada NasDem ini sudah terlalu personal.
Hermawi meyakini, semua partai pasti melakukan evaluasi masing-masing, terlepas dengan ada tidaknya reshuffle kabinet ini.
Begitu pula dengan NasDem yang juga mengevaluasi para kadernya.
Bahkan Herwawi menyebut evaluasi pada kader NasDem ini telah dikirimkan juga kepada Presiden Jokowi.
Namun hasil evaluasi kader NasDem tersebut dikirim secara tertutup.
"Nah ini kan sudah terlalu personal, padahal kita tahu semua partai melakukan evaluasi."
"Kita juga melakukan evaluasi, tapi kita melakukan evaluasi kita kirim kepada Presiden secara tertutup karena itu menyangkut evaluasi orang-orang," ungkap Hermawi.
Baca juga: Ali Ngabalin Minta Menteri yang Terkena Reshuffle Tetap Tersenyum dan Jangan Marah
Lebih lanjut Hermawi menanyakan, dimana letak tidak gentle dari NasDem.
Karena NasDem sendiri sudah terang-terangan melakukan deklarasinya kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres.
"Kalau tadi dikatakan 'kalau gentle' dimananya tidak gentle NasDem, sudah terang-terangan kita mendeklarasikan Anies," imbuhnya.
Hermawi menegaskan NasDem akan terus bersama Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.
Sementara terkait Anies Baswedan, itu adalah urusan NasDem pada 2024-2029 setelah Presiden Jokowi lengser.
"Kita akan bersama Jokowi hingga 2024. Bicara soal Anies itu bicara soal 2024-2029," pungkasnya.
Baca juga: Jokowi Santai Dicecar Soal Reshuffle Kabinet, NasDem PDIP Saling Sindir
Diketahui sebelumnya Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.
Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023). (tribun network/thf/Tribunnews.com)