Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Isu perombakan (reshuffle) kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat pada awal bulan Januari 2023 ini.
Bahkan, setelah isu reshuffle kabinet berhembus, Presiden Jokowi turut merespons hal tersebut.
Hingga kini, Jokowi beberapa kali memberikan pernyataan yang tak membantah kabar perombakan menteri di kabinetnya, Indonesia Maju.
Terbaru, Jokowi mengatakan soal kemungkinan reshuffle kabinet yang bisa terjadi pada hari Jumat, Senin, Selasa maupun Rabu.
Pernyataan itu, disampaikan Jokowi ketika awak media menanyakan isu reshuffle kabinet di Kota Dumai, Provinsi Riau pada Kamis (5/1/2023).
"Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (6/1/2023).
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Golkar: Jangan Ada yang Bermain Dua Kaki
Lantas, awak media kembali bertanya,"Berapa menteri, Pak?".
Presiden Jokowi pun menjawab kata yang sama.
"Besok," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi juga memberikan keterangan terkait perombakan kabinet Indonesia Maju pada Senin (2/1/2023).
Namun, Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu keputusannya.
Jokowi tak menjelaskan keterangan detail terkait reshuffle kabinet.
"Tunggu aja, ditunggu aja. Ditunggu saja," tutur Jokowi setelah meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (2/1/2023).
Pada kesempatan berbeda, ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ini pernah menyampaikan kemungkinan adanya perombakan kabinet setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12/2022) pekan lalu.
Pada waktu itu, Jokowi menjawab singkat soal isu reshuffle yang berkembang di tanah air.
“Mungkin,” kata Presiden Jokowi.
Meski begitu, Presiden Jokowi tak menyebutkan kapan reshuffle akan dilakukan, apakah awal 2023 atau tidak.
“Ya nanti,” lanjutnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju dilakukan pada Januari ini.
Ia meminta masyarakat menunggu kepastian dari Presiden Jokowi mengenai kapan perombakan kabinet dilakukan.
"(Reshuffle) Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," kata Ngabalin dikutip dari Kompas.com, Kamis (5/1/2023).
Lebih lanjut, Ngabalin memberikan pesan kepada menteri-menteri yang nantinya akan di-reshuffle.
Ngabalin meminta agar menteri yang di-reshuffle nantinya tak tersinggung ketika diganti.
"Kalau nanti ada menteri yang diganti (reshuffle) harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih."
"Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja," ucap Ngabalin.
"Tetap semangat dan harus berterimakasih pada presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," imbuhnya.
Diketahui, kabar reshuffle kabinet Jokowi akhir-akhir ini semakin menguat.
Apalagi setelah dua partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam koalisi pemerintah, yakni PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem saling berargumen soal reshuffle.
PDIP menyinggung soal kinerja menteri-menteri dari Nasdem yang dinilai belum maksimal.
Di sisi lain, Nasdem menegaskan agar PDIP tak mencampuri hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle.
Respons NasDem dan PKB soal Isu Reshuffle Kabinet
Partai NasDem menanggapi terkait sinyal Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju.
Menurut Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi, pihaknya mempersilahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika melakukan perombakan kabinet.
"Monggo kerso, artinya silakan saja," katanya, Jumat (6/1/2023).
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wajar jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
Baca juga: Zulkifli Hasan Ogah Tanggapi Rencana Reshuffle: itu Bukan Urusan Mendag, Saya Ngurus Ibu-ibu Dulu
Menurutnya, perombakan kabinet oleh Jokowi merupakan hak Presiden.
"Misalnya pak presiden tinggal dua tahunan ya misalnya tinggal tiga bulan beliau mau reshuffle kabinetnya itu sah-sah saja, apalagi sekarang masih dua tahun," kata Wasekjen PKB, Syaiful Huda, Jumat (30/12/2022).
Huda menambahkan, termasuk bila ada pertimbangan politik di balik urgensi reshuffle.
"Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja," ucapnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Gita Irawan, Fersianus Waku, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)
Simak berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet