Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik pemberian kuota haji sebanyak 221.000 jemaah untuk Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi.
"Kabar baik buat rakyat Indonesia, khususnya bagi calon jamaah haji," ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Musthofa kepada Tribunnews.com, Senin (9/1/2023).
Menurut Zulfa, pemberian kuota secara maksimal ini menunjukan penanganan pandemi Covid-19 telah berjalan baik.
Hal ini, menurut Zulfa, tidak hanya menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, namun juga untuk masyarakat internasional.
"Kalau ini berlaku buat seluruh negara Islam berarti menunjukkan penanganan Covid-19 di dunia sudah semakin membaik dan tetap menjadi kabar gembira dan harus disyukuri," ucap Zulfa.
Seperti diketahui, Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.
"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," jelas Yaqut pada Minggu (8/1/2023).
"Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," sambungnya.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia.
Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
Kuota Haji 2023 untuk Indonesia 221 Ribu Jemaah, Tidak Ada Pembatasan Usia
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M.
Dalam kesepakatan itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah bagi Indonesia pada tahun 2023 ini.
"Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah," kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas usai menandatangani kesepakatan penyelenggaraan haji itu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (8/1/2023).
"Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota," sambungnya.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Gus Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia.
Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji.
Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji," tegas Menag. "Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," lanjutnya.
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Menag Yaqut untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia.
Yaqut mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang.
Ia pun berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.
"Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji," ujar Yaqut.
Sementara itu Menteri Tawfiq mengaku sangat senang bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia.
Menurutnya, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi.
Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
"Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan," tuturnya.
"(Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal)," sambungnya.
Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi.
Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyelenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan.
Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.
"Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga," jelas Tawfiq.
"Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi," katanya lagi.
Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.
Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji.
Ia mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional.(*)