Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Mereka meminta Kejagung mengusut tuntas dugaan kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020- 2022.
Koordinator Aksi, Saibal Putra Dalam orasinya mendesak Kejagung mengusut tuntas kasus mega korupsi BTS yang diduga melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
"Usut tuntas kasus mega korupsi Proyek BTS 4G dan 5 BAKTI Kemenkominfo, periksa seluruh pihak," kata Saibal dari atas mobil komando, Selasa (17/1/2023).
Selain itu, Saibal juga menambahkan bahwa kasus ini jangan berhenti di Dirut Bakti.
Baca juga: Kejaksaan Mulai Bidik Kementerian Kominfo dalam Kasus Korupsi Pengadaan Tower BTS
"Segera tetapkan tersangka baru," kata Saibal yang juga Sekretaris Jenderal PP HIMMAH tersebut
Pantauan di lokasi pukul 13.30 WIB, Selasa (17/1/2023) di depan Kantor Kejaksaan Agung ratusan kader dan simpatisan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) telah tiba dengaan membawa mobil komando dan spanduk panjang yang bertuliskan ' Usut Tuntas Kasus Korupsi BTS Kominfo, Tangkap dan Periksa Menkominfo Jhonny G. Plate'.
Hal serupa juga disampaikan koordinator lapangan, Imam Sahala Pohan.
Menurutnya, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan BAKTI Kominfo itu mencapai Rp 1 triliun.
"Ini jumlah yang fantastis, kasus mega korupsi ini tidak mungkin tidak melibatkan Jhonny G. Plate. Pasti ada aktor intelektualnya," kata Sahala
"Tahun 2023 ada indikasi resesi, ekonomi sulit, seperti yang disampaikan Presiden Bapak Joko Widodo, tidak bisa koruptor seenaknya memakan uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompok," tandasnya
Secara khusus, PP HIMMAH meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Menkominfo soal kasus ini
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menggeledah dua lokasi terkait perkara dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Senin (7/11/2022).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengungkapkan ada dua lokasi yang digeledah. Satu di antaranya, kantor Kementerian Kominfo Pusat di Jakarta.
"Adapun dua lokasi yang dilakukan penggeledahan, yaitu pertama Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, RT 2/ RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat," kata Ketut dalam keterangan resminya pada Senin (7/11/2022).
Kemudian penggeledahan juga dilakukan di Kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pihak Kejaksaan pun telah menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan tersebut
"Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud," ujarnya.
Sebagai informasi, perkara ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (2/11/2022).
Baca juga: Pemerintahan Jokowi dan Kejagung Perlu Audit Ulang Mega Proyek BAKTI Kominfo
Naiknya status penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi.
Kemudian pada Jumat (28/10/2022), tim penyidik telah melakukan ekspos atau gelar perkara.
"Hasil ekspos, ditetapkan, diputuskan bahwa terdapat alat bukti permulaan yang cukup, sehingga ditingkatkan ke penyidikan," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi dalam Konferensi Pers pada Rabu (2/11/2022).
Penyidikan pun difokuskan terhadap proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
Paket-paket tersebut terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga telah membantah kabar yang menyatakan bahwa rumahnya digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Kabar tersebut dibantah Johnny usai mengikuti rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Baca juga: Buntut Pembunuhan Bocah Demi Jual Ginjal, Kominfo Blokir 7 Website Jual Beli Organ
Menurut Johnny, kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks. Johnny menegaskan bahwa dirinya hari ini berada di Istana Wapres untuk mengikuti rapat.
"Orang ada di sini kita. Hoaks, hoaks mulu," ujar Johnny di Istana Wapres, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Johnny mengeluhkan kabar bohong yang menurutnya kerap menerpa dirinya.
Hoaks sebelumnya, kata Johnny, terkait kabar pengunduran dirinya dari jabatan Menkominfo.
"Sudah berapa kali hoaks itu, sudah hoaks pengunduran diri, hoaks ini lagi. Jangan begitulah, bikin rusak aja," kata Johnny.