"Pemberantasan korupsi, penguatan kondisi ekonomi, dan penegakan hukum," kata Fajar, dalam pemaparannya, di sebuah hotel di kawasan Nenteng Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Kata Fajar, masyarakat menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf paling buruk, yaitu terkait upaya pemberantasan korupsi.

"Misalnya, yang paling buruk adalah pemberantasan korupsi, yang menyatakan mereka tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf," jelasnya.

Kemudian, Fajar menerangkan, kinerja terkait penguatan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga menjadi sorotan publik dan mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat.

Survei Algoritma mencatat 33,2 persen publik menjadikan alasan tersebut sebagai ketidakpuasannya terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

"Ya kondisi setelah pandemi itu berlalu, publik menilai itu sebagai hal yang kurang memuaskan," ujarnya.

Terakhir, Fajar menjelaskan, publik juga tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam penegakan hukum.

"29 persen publik tidak puas dengan penegakan hukum," katanya.

Sebelumnya, Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid mengatakan tingkat kepuasan masyarakat pun berada di angka yang realtif moderat, yakni 61 persen.

Fajar menekankankan kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini tentu masih terbentuk dan dipengaruhi oleh dukungan politik tahun 2019 lalu.

“Ada kecenderuangan penilaian kinerja masi dipengaruhi oleh sikap partisan. Pendukung Jokowi lebi mengapresiasi kinerja pemerinta dibandingkan yang bukan pemilih Jokowi,” kata Fajar dalam paparannya, di sebuah hotel di kawasan Jakarta, Senin (23/1/2023).

Tercatat pemilih Jokowi-Ma’ruf mencapai angka kepuasan di 75,9 persen atas kinerja pemerinta dan pemilih Prabowo-Sandiawa berada di angka kepuasan 38,1 persen.

Kepusan terhadap kinerja pemerinta, jelas Fajar, berkaitan dengan negara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan,pelayanan kesehatan, hingga pelayanan pendidikan dan penyedia infrastruktur.

“Diapresiasi relatif baik oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan di atas 70 persen,” ungkap Fajar.

Baca juga: Mardiono Dukung Konsolidasi DPW PPP Kaltim untuk Raih Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2024

“Pendapat masyarakat terkait penyediaan jaminan berpendapat dan peningkatan kesejahteraan sosial relatif moderat, 60 persen,” tambahnya.

Namun begitu, penting dicatat kata Fajar, pemberantasan korupsi, penguatan kondisi ekonomi dan penegakan hukum merupakan aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat penilaian ketidakpuasan tertinggi dibandingkan lainnya.