Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R Siti Zuhro, angkat bicara terkait hasil survei Algoritma Research and Consulting.

Diketahui, dalam survei tersebut ditemukan bahwa masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam hal penegakan hukum.

Siti mengatakan, hasil survei tersebut dapat dijadikan prakondisi jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.

"Ini yang tentunya memberikan prakondisi kepada kita semua," kata Siti Zuhro, dalam diskusi proyeksi politik 2023 menuju Pemilu 2024: Antara Elektabilitas dan Resistensi, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Siti mengingatkan, pada tahun 2024 Indonesia akan melangsungkan Pemilu serentak yang menurutnya merupakan hal kompleks.

Sehingga perlu diupayakan agar terselenggara dengan baik di tengah penegakan hukum yang minim itu.

"Bahwa kita akan melakukan Pemilu serentak yang sangat kompleks dalam situasi penegakan hukum kita, pelanggaran terhadap hukum dan etika itu tinggi," tutur Siti.

"Bagaimana supaya Pemilunya tidak curang. Ini ujung-ujungnya ke sana" sambungnya.

Sebab, kata Siti, Pemilu yang berkualitas dan sehat harus ditopang kepastian penegakan hukum.

"Karena Pemilu yang berkualitas, kompetisi, kontestasi yang sehat ini harus ditopang oleh tentunya penegakan hukum atau kepastian hukum. Supaya kita semua mengikuti, taat hukum, terikat secara hukum," kata Siti Zuhro.

Sebelumnya, rilis survei nasional Algoritma Research and Consulting mencatat sejumlah masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.  

Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid mengatakan, sebanyak 12,1 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Fajar menjelaskan, hal itu disebabkan oleh tiga hal.

Baca juga: 29 Persen Publik Tidak puas dengan Penegakan Hukum, Peneliti BRIN Soroti Pelaksanaan Pemilu

"Pemberantasan korupsi, penguatan kondisi ekonomi, dan penegakan hukum," kata Fajar, dalam pemaparannya, di sebuah hotel di kawasan Nenteng Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Kata Fajar, masyarakat menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf paling buruk, yaitu terkait upaya pemberantasan korupsi.

"Misalnya, yang paling buruk adalah pemberantasan korupsi, yang menyatakan mereka tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf," jelasnya.

Kemudian, Fajar menerangkan, kinerja terkait penguatan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga menjadi sorotan publik dan mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat.

Survei Algoritma mencatat 33,2 persen publik menjadikan alasan tersebut sebagai ketidakpuasannya terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

"Ya kondisi setelah pandemi itu berlalu, publik menilai itu sebagai hal yang kurang memuaskan," ujarnya.

Terakhir, Fajar menjelaskan, publik juga tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam penegakan hukum.

"29 persen publik tidak puas dengan penegakan hukum," katanya.

Sebelumnya, Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid mengatakan tingkat kepuasan masyarakat pun berada di angka yang realtif moderat, yakni 61 persen.

Fajar menekankankan kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini tentu masih terbentuk dan dipengaruhi oleh dukungan politik tahun 2019 lalu.

“Ada kecenderuangan penilaian kinerja masi dipengaruhi oleh sikap partisan. Pendukung Jokowi lebi mengapresiasi kinerja pemerinta dibandingkan yang bukan pemilih Jokowi,” kata Fajar dalam paparannya, di sebuah hotel di kawasan Jakarta, Senin (23/1/2023).

Tercatat pemilih Jokowi-Ma’ruf mencapai angka kepuasan di 75,9 persen atas kinerja pemerinta dan pemilih Prabowo-Sandiawa berada di angka kepuasan 38,1 persen.

Kepusan terhadap kinerja pemerinta, jelas Fajar, berkaitan dengan negara yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan,pelayanan kesehatan, hingga pelayanan pendidikan dan penyedia infrastruktur.

“Diapresiasi relatif baik oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan di atas 70 persen,” ungkap Fajar.

Baca juga: Mardiono Dukung Konsolidasi DPW PPP Kaltim untuk Raih Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2024

“Pendapat masyarakat terkait penyediaan jaminan berpendapat dan peningkatan kesejahteraan sosial relatif moderat, 60 persen,” tambahnya.

Namun begitu, penting dicatat kata Fajar, pemberantasan korupsi, penguatan kondisi ekonomi dan penegakan hukum merupakan aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat penilaian ketidakpuasan tertinggi dibandingkan lainnya.