Bambang mengatakan dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan penundaan pemilu.

"Ya sangat tergantung dari partai politik yang ada di parlemen ini. Kalau saya kan hanya megang palu saja," tuturnya.

Baca juga: Peringatan Malari: Isu Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode Merusak Demokrasi

Saat ditanya soal sikap para partai politik di parlemen, Bambang enggan berkomentar. 

Ia menyarankan pada awak media untuk menanyakan sikap masing-masing partai ke ketua umum. "Ya tanya ketum (ketua umum) partai politiknya dong," ucap Bamsoet.

Usulan penundaan pemilu kembali mencuat. Wacana tersebut dikatakan dikatakan Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhammad Mardiono.

Menurutnya, ada kemungkinan wacana tersebut benar-benar terjadi. Wacana penundaan Pemilu 2024 sebelumnya disampaikan oleh sejumlah elite partai politik dan tokoh pemerintahan. 

Mereka mengklaim wacana tersebut merupakan aspirasi rakyat karena kondisi perekonomian nasional belum stabil akibat pandemi Covid-19. 

PBNU: Bisa Ditunda

Meski banyak ditolak tapi nyatanya wacana penundaan Pemilu 2024 masih bergulir hingga saat ini.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf turut menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024.  Menurutnya, wacana terkait penundaan pemilu ini harus didiskusikan terkait alasan-alasannya.

Baca juga: Projo: Penundaan Pemilu Merusak Demokrasi

Dia menilai wajar adanya wacana penundaan pemilu jika situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi akibat Covid-19.

"Dulu itu ketika kita kena pandemi di situasi yang sangat menegangkan bukan hanya secara domestik tapi juga global ya mungkin ada cukup alasan untuk berpikir tentang nasib jadwal pilkada dan sebagainya, jadwal pemilu lah pada umumnya waktu itu," kata dia kepada awak media di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Namun, jika wacana tersebut muncul kembali saat ini, bahkan di saat pemerintah sudah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tentu hal tersebut harus didiskusikan bersama.

"Tapi sekarang dalam keadaan seperti ini orang bicara penundaan dan sebagainya, alasannya apa? Ya itu mari kita diskusikan bersama, kalau enggak legitimate ya jadi diantara yang penting dalam tradisi politik dan demokrasi" jelas Yahya.