Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penguatan Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Best Practice Pengelolaan Keuangan BLUD Berbasis Sistem Informasi Terintegrasi baru saja dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Jawa Tengah.

Langkah ini dilakukan melalui Webinar Keuda Update Seri 30 di Ballroom Pavilion Amarta RSD K.M.R.T Wongsonegoro, Semarang, Kamis (9/2/2023).

Pembahasan dilakukan terkait dengan Pengembangan terhadap modul SIPD/e-BLUD yang terintegrasi dengan Aplikasi Cash Management System (CMS) Perbankan mengacu pada Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan telah diimplementasikan di RSD Bendan Kota Pekalongan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan bahwa Integrasi SIPD BLUD dan Bank Daerah merupakan salah satu bentuk dukungan tercapainya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sehingga peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan dapat tercapai.

"Sebagai pendukung penerapan SPBE adalah adanya integrasi sistem, di mana sistem atau sub-sub sistem dapat saling terhubung dan saling bertukar data sehingga menjadi satu kesatuan sistem," kata Fatoni.

Fatoni menekankan bahwa kegiatan ini diadakan sebagai bentuk aktualisasi dari development process SIPD BLUD yang terintegrasi secara host to host dengan aplikasi perbankan.

Tidak hanya itu, ini juga untuk upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi (SIPD BLUD).

Karena salah satu agendanya adalah terkait dengan Best Practice Bridging Aplikasi SIPD BLUD dengan Cash Management System (CMS) Bank Jateng, yang tentunya diharapkan dapat menjadi Shockwave Vibrator pengembangan SIPD BLUD yang terintegrasi.

Sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

"untuk itu diminta kepada seluruh Pemda (Pemerintah Daerah) dapat menerapkan integrasi ini," tegas Fatoni.

Ia kemudia menjelaskan beberapa keuntungan dari Bridging Host to Host SIPD BLUD dengan Aplikasi Perbankan.

Mulai dari meminimalisir antrean, mempercepat proses transaksi, meminimalisir pencatatan data secara manual, dapat melakukan pembayaran kapanpun, memberikan rasa aman, menghindari terjadinya praktik korupsi hingga transaksi pembayaran pun dapat dilihat secara real time.

Baca juga: Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia Dikukuhkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri 

"Mengingat berbagai keuntungan tersebut, saya tegaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD BLUD merupakan hal yang mutlak untuk diterapkan guna peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD," jelas Fatoni.