Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang merupakan tulang punggung bangsa Indonesia harus netral dalam berpolitik seperti halnya TNI/Polri. 

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDII beserta jajarannya, di kantor Kemendagri Pusat, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

“Selain TNI/Polri, saat ini kekuatan besarnya lagi adalah pegawai negeri. Pegawai negeri itu harus netral karena bisa berbahaya kalau tidak netral. Maka kekuatan-kekuatan bangsa lainnya termasuk Muhammdiyah, Nu, LDII dan lain sebagainya, menurut saya identitas organisasinya harus demi negara bukan demi partai,” ujarnya.

Ormas Islam harus memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih siapapun berdasarkan pengamatannya. 

Baca juga: LDII: Seabad NU Jadi Inspirasi Ormas Islam Membangun Peradaban Baru

Mereka didorong untuk netral aktif karena berbeda pilihan merupakan hal biasa. 

“Sama juga dengan LDII, soal nanti Pak Ketum memilih berbeda dengan yang lain, itu soal lain. Karena berbeda pilihan itu sesuatu yang biasa. Tapi tetap kekompakan harus jalan. Berdebat memilih salah satu itu biasa, tapi organisasinya tidak boleh terombang-ambing,” tambahnya. 

Menurutnya, organisasi-organisasi tertentu seperti TNI/Polri, pegawai negeri, Muhammadiyah, NU, LDII hanya bersandar pada negara. 

Untuk itu, dibutuhkan kedewasaan berorganisasi. 

“Ini adalah satu tantangan dalam berorganisasi, ini membutuhkan kedewasaan berorganisasi yaitu menghormati kenetralan organisasi. Tapi juga memberikan akses kepada warganya untuk memberikan pilihannya pada siapa dukungannya. Ini sebenarnya luar biasa,” tutupnya.
 
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan, LDII mendorong warganya untuk netral aktif dalam berpolitik.

Netral dalam arti tidak berpihak pada golongan tertentu.

“Bahkan saya sebagai ketua umum sendiri tidak boleh merangkap jabatan politik. Netral dalam arti tidak berpihak pada golongan tertentu, memberikan hak sepenuhnya sebagai hak dasar manusia kepada warga LDII dan kami meminta untuk aktif dalam menyukseskan pemilu,” ungkapnya. 

KH Chriswanto menambahkan, LDII secara institusi tidak memihak siapapun. 

Hal itu sebagai bentuk netral aktif yang dibangun LDII dalam menyukseskan gelaran lima tahunan itu. 

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diselenggarakan September mendatang, LDII berkomitmen mendukung pemerintah untuk pelaksanaan Pemilu yang damai.

“Maka kami akan membuat rekomendasi-rekomendasi dalam menciptakan situasi politik ke depan ini damai sehingga tidak mengorbankan umat,” paparnya.

Baca juga: LDII dan Menteri Kominfo Ingatkan Kecakapan Digital Bisa Wujudkan Peradaban Maju

KH Chriswanto menambahkan, pembinaan umat jangan sampai kalah dengan ajang lima tahunan itu. 

Untuk itu, LDII meminta Kemendagri untuk memberikan pengarahan ke warga LDII tentang politik damai sehingga kondisi seperti apapun tetap kondusif. 

Dalam pertemuan itu, KH Chriswanto melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan LDII termasuk, ia melaporkan LDII akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bulan September mendatang. 

“Kami meminta arahan dari Kemendagri. Tidak hanya kami meminta pengarahan terkait kondisi sekarang, namun kami juga akan mengadakan Rakernas pada awal September nanti,” urainya.

KH Chriswanto mengapresiasi kepada Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro yang telah memberikan materi pada saat Munas IX yang dilaksanakan pada April 2021 lalu. 

Selanjutnya, Suhajar Diantoro memberikan dukungan penuh pada road to Rakernas LDII. 

“Kami minta dukungan Kemendagri supaya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang damai untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulilah Pak Sekjen mendukung penuh. Insyaalloh road to Rakernas LDII 2023 berupa seminar, webinar, sampai dengan pelaksanaan Rakernas Pak Sekjen mendukung penuh,” tutupnya.