TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel menyarankan para mantan perwira di Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri yang menanti sidang vonis kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bersatu menggugat ganti rugi kepada Ferdy Sambo.

Pasalnya, menurut Reza, para mantan perwira yang dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dan terancam dipenjara itu dinilai menjadi korban skenario Ferdy Sambo buat menutupi pembunuhan Yosua.

"Publik sudah menunjukkan atensi dan simpati pada Richard Eliezer. Tapi kita sepertinya kurang mengulurkan hati ke sekian banyak personel Polri yang berada di ruang sidang sebelah. Padahal mereka juga berhadapan dengan risiko sanksi pidana, diberhentikan secara tidak hormat dari korps Tribrata, atau terhambat karirnya di Polri," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (23/2/2023).

Ia mengingatkan, Ferdy Sambo sendiri, bahkan di ruang sidang, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab.

Itu ia katakan saat dinilai oleh para bawahannya sebagai jenderal pembohong yang telah memperalat anak buah.

Tapi, apa konkretnya bentuk pertanggungjawaban Sambo itu? Toh para personel itu tetap saja hancur karirnya, kacau ketenangan keluarganya, dan kemungkinan dirajah hina selama-lamanya."

"Ini usul saya. Para personel yang dijatuhi sanksi etik serta personel yang dipidana dan di-PTDH itu sebaiknya berhimpun bikin semacam Paguyuban Korban Manipulasi Sambo. Lalu, semua orang di paguyuban itu mengajukan gugatan ganti rugi kepada Sambo. Penggantian kerugian itu merupakan tuntutan yang berdasarkan pada kenyataan, bahwa mereka benar-benar dirugikan secara multidimensi oleh Sambo."

Baca juga: Hendra Kurniawan Dkk Hadapi Vonis Hari Ini, Penasihat Ahli Kapolri: Mereka Tak Pantas Dihukum

"Kalau Sambo konsekuen dengan omongannya, dia tentu akan sudi membayar ganti rugi kepada para juniornya yang sudah menjadi tumbal itu. Komponen ganti ruginya mencakup, antara lain, putusnya penghasilan dari Polri. Untuk AKBP, per bulannya diasumsikan gaji pokok plus tunjangan kinerja. Yaitu, Rp 5.084.300 ditambah Rp 5.183.000. Bagi AKBP berusia 45 tahun, dia punya sisa masa kerja 13 tahun sebelum pensiun. Jadi Rp 10.267.300 x 12 bulan x 13 tahun = Rp 1.601.698.800 per orang.

Tentu tidak sebatas itu. Menurut Reza, ganti rugi patut pula meliputi biaya rehabilitasi fisik dan psikis akibat dampak pemecatan secara tidak hormat, serta beban tak terduga hingga masing-masing personel dan keluarganya kembali hidup stabil.

"Kalau mereka tak ajukan gugatan ganti rugi, malah terkesan mereka masih punya ewuh pakewuh, loyalitas, bahkan penghormatan terhadap Sambo. Sebaliknya, lewat gugatan, para korban Sambo membuktikan bahwa mereka benar-benar marah karena telah diperalat oleh mantan senior mereka."

"Sanggupkah Sambo membayar gunti rugi yang jumlahnya pasti sangat fantastis itu? Supaya para penggugat dan masyarakat tidak berburuk sangka, dan agar Sambo tidak menutup-nutupi harta kekayaannya, silakan PPATK buka ke publik jumlah harta kekayaan Sambo."

Masyarakat pun kata Reza, sebenarnya dirugikan oleh Sambo. Anggaran yang sudah digelontorkan untuk merekrut, mendidik, dan mempekerjakan sekian banyak personel itu terpaksa hangus akibat perintah jahat dari sosok superior. Siapa masyarakat yang akan gugat Sambo?

Menanti vonis

Vonis hukuman terhadap sejumlah eks anak buah Ferdy Sambo akan diketahui pada Kamis (23/2/2023) hari ini.

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin akan mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ketiganya menjadi terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Selain mereka, masih ada tiga terdakwa lain juga bernasib serupa, yaitu Irfan Widyanto, Baiquni Wibowo, dan Chuck Putranto.

Namun Irfan Widyanto, Baiquni Wibowo, dan Chuck Putranto baru akan mendengarkan vonis majelis hakim pada Jumat, 24 Februari 2023.

Adapun majelis hakim yang akan memvonis Hendra Kurniawan dkk adalah Ahmad Suhel sebagai ketua majelis hakim dengan anggota Djuyamto dan Hendrayustiawan.

Di tangan para hakim inilah, nasib Hendra Kurniawan dkk akan ditentukan.

Apakah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin akan divonis lebih berat dari tuntutan yang diajukan jaksa atau sama?

Ataukah justru lebih ringan dari yang tuntutan jaksa?

Patut ditunggu seperti apa vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim pada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin.

Sebelumnya, Hendra Kurniawan dkk sudah mendengarkan tuntutan dari jaksa.

Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria merupakan terdakwa yang mendapat tuntutan pidana paling tinggi dari terdakwa lainnya.

Kebalikannya, tuntutan Arif Rachman Arifin paling ringan di antara terdakwa lain bersama dengan Irfan Widyanto.

Baca juga: Hendra Kurniawan dkk Siap Hadapi Vonis Obstruction of Justice Pembunuhan Berencana Brigadir J

Selengkapnya, inilah daftar tuntutan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rachman Arifin, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:

1. Hendra Kurniawan

Hendra Kurniawan dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman pidana penjara selama tiga tahun.

Selain pidana penjara, jaksa penuntut umum menuntut Hendra Kurniawan dengan pidana denda sebesar Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Div Propam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di kompleks perumahan Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Diketahui, CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2023.

Jaksa juga menilai Hendra Kurniawan tidak mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan dan masih berkilah dengan mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan di persidangan.

2. Agus Nurpatria

Sama seperti Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dituntut dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Selain itu, Agus Nurpatria dibebankan denda Rp 20 juta subsider 3 bulan penjara.

Jaksa menilai, Agus Nurpatria terbukti telah memerintahkan Irfan Widyanto untuk menghilangkan rekaman CCTV pos security di Kompleks Polri, Duren Tiga.

Selain itu dijelaskan Jaksa, Agus Nurpatria juga terbukti memerintahkan Irfan Widyanto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit.

Arahan eks Kaden A Briopaminal Div Propam Polri untuk mengambil DVR CCTV itu, dinilai jaksa berkaitan pembuktian tindak pidana.

3. Arif Rachman Arifin

Arif Rachman Arifin dituntut pidana penjara satu tahun oleh jaksa.

Ia juga dituntut pidana denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut jaksa, dalam kasus Brigadir J, Arif Rachman Arifin bertindak memerintahkan agar menghapus rekaman CCTV Kompleks Polri, Duren Tiga.

Termasuk, rekaman CCTV ketika Brigadir J masih hidup.

Jaksa menilai, Arif Rachman secara sengaja mengambil dan mengganti DVR CCTV di Duren Tiga.

Ia disebut mengetahui tindakannya itu untuk menutupi peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo.

Jaksa juga menyebut, Arif Rachman telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo.