TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, sebagai tindak lanjut instruksi  Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban pasca-peristiwa tersebut.

"Baru saja kita melaksanakan peninjauan terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pasca-terjadinya kebakaran," kata Sigit usai meninjau lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina, Sabtu, 4 Maret 2023.

Sigit mengungkapkan, Polri saat ini juga sudah bergerak cepat untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat atau korban. Diantaranya dengan membuka posko pengungsian, fasilitas trauma healing hingga dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, respons cepat dan sinergitas serta kolaborasi TNI, Polri dan stakeholder terkait sudah dilakukan secara optimal untuk penanganan awal korban kebakaran tersebut.

"Di beberapa titik juga sudah disiapkan dapur lapangan. Sehingga kemudian untuk pengungsi semuanya sudah bisa di kelola dengan baik dan mendapatkan kebutuhan awal untuk standar dari posko-posko yang ada," ujar Sigit.

Sigit menekankan, Korps Bhayangkara juga mengerahkan tim DVI guna mengidentifikasi korban yang meninggal dunia kebakaran Depo Pertamina.

Saat ini, beberapa korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim DVI melakukan identifikasi korban melalui Antemortem maupun Postmortem.

"Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban karena tadi malam situasinya crowded dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat. Sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal," ujar Sigit.

Baca juga: 1.300 Warga Mengungsi di 10 Lokasi Pasca Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang

"Tentunya ini perlu pendalaman dengan mengecek DNA dan odontologi, yang tentunya ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa identitas korban dikenal dan tentunya bisa segera dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti, pemakaman dan sebagainya," lanjutnya.

Sigit juga memastikan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab awal dari terjadinya kebakaran tersebut.

Namun untuk saat ini, Sigit menegaskan, pihaknya akan berupaya seoptimal mungkin agar seluruh masyarakat yang menjadi korban mendapatkan bantuan serta perhatian dari Pemerintah.

Baca juga: Detik-detik Jelang Kebakaran Depo Plumpang: Bau Bensin Bikin Warga Muntah dan Pingsan

"Yang terdampak karena ada kurang lebih 1.300 ya yang mengungsi di tempatkan di 10 titik saat ini juga tentu harus semuanya dalam kondisi yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Dan saya lihat masyarakat juga semuanya ikut bergabung termasuk dari relawan," tutur Sigit.

"Tentunya ini hal yang baik dan kita harapkan dalam waktu dekat ada langkah-langkah yang akan dilakukan menindaklanjuti pasca-terjadinya bencana kebakaran," ujarnya.

Pemerintah Buka Opsi Relokasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka dua opsi usai kebakaran pipa Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat, (3/3/2023). Dua opsi tersebut yakni relokasi warga di sekitar Depo Pertamia Plumpang yakni wilayah Tanah Merah atau relokasi Depo Pertamina.

“Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi,” katanya.

Pasalnya menurut Presiden Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk.

Baca juga: Kapolri: Tim Investigasi Gabungan Dalami Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

“Karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya,” katanya.

Bila warga yang direlokasi, maka kata Presiden wilayah yang ditinggali sekarang akan menjadi buffer zone Depo Pertamina.

Presiden meminta jajarannya untuk membuat keputusan cepat apakah warga yang direlokasi atau Depo Pertamina yang dipindahkan.

“Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini harusnya zona air. Entah dibuat sungai entah dibuat, harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya utk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,” katanya.

Presiden menegaskan bahwa dua opsi tersebut masih terbuka. Yang pasti kata Presiden dalam membuat keputusan jajarannya harus mencari solusi, baik itu untuk Pertamina maupun warga sekitar.

“Ini yang baru nanti dibicarakan, makanya ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser, apakah masyarakat nya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya,” pungkasnya.