Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR tunggu hasil penyelidikan kepolisian dan audit investigatif Pertamina terkait terbakarnya Depo BBM Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) lalu.

Hal itu untuk menentukan langkah selanjutnya merelokasi warga Tanah Merah di sekitar Depo BBM Pertamina, Plumpang atau depo tersebut yang akan dipindahkan.

"Lebih baik kita tunggu dulu hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian termasuk juga audit investigatif yang dilakukan oleh Pertamina," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2203) malam.

Baca juga: 3 Balita Korban Kebakaran Depo Plumpang Masih dalam Kondisi Kritis Akibat Luka Bakar Berat

Menurut Eddy nantinya dari hasil investigasi kepolisian dan Pertamina baru bisa ditentukan langkah selanjutnya.

"Audit tersebut agar kita bisa mengetahui dampak dari relokasi baik itu relokasi warga memperoleh lokasi dari fasilitas depo tersebut," jelasnya.

Menurut Eddy Komisi VII DPR menunggu hasil investigasi itu untuk mengetahui penyebabnya apa sampai terjadi kecelakaan.

"Kemudian bagaimana penanganan berikutnya apakah buffer zone terlalu dekat dan lain-lain. Pokoknya kita sebaiknya melihat dulu hasil investigasi itu untuk menentukan dan memutuskan langkah selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan," tegasnya.

Adapun sebelumnya Lurah Rawa Badak Selatan Suhena berharap Depo Pertamina Plumpang Jakut bisa dipindahkan selepas kejadian terbakarnya DPO tersebut yang terjadi pada Jumat (3 Maret 2023) malam.

"Ya mudah-mudahan (Depo dipindahkan). Justru bagus kalau deponya dipindahkan. Hal itu karena penduduk sini jadi lebih nyaman," kata Suhena kepada awak media di Koramil Rawa Badak Selatan, Minggu (5/3/2023).

Suhena mengukapkan bahwa untuk Izin Membuat Bangunan (IMB) lahan warga hanya bangunan, bukan lahan.

"Kalau untuk IMB itu warga IMB kawasan. Jadi untuk mengakui bangunan saja bukan untuk lahan," jelasnya.

Sebelumnya warga Tanah Merah RW 09 di sekitar Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara kompak tolak rencana relokasi yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa wilayah sekitar di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara (Jakut) sudah tidak bisa lagi ditinggali.

Menurut Presiden Jokowi artinya plumpangnya atau penduduknya yang digeser untuk cegah masalah yang serupa yakni kebakaran.

"Kalau bisa jangan direlokasi karena kita dari lahir disitu. Banyak kenangannya kalau bisa jangan direlokasi. Mungkin bisa lebih diperhatikan lagi gitu aja," kata Melani warga sekitar Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara kepada Tribunnews.com, Minggu (5/3/2023).

Adapun menurut Melani orang tuanya telah almarhum. Serta ia punya anak dirinya tetap di wilayah tersebut.

"Orang tua saya disitu juga sampai almarhum dua-duanya disitu. Sampai sekarang punya anak," jelasnya.

Sementara itu warga lainnya bernama Kurniati mengungkapkan hal yang sama. Ia menolak untuk direlokasi.

"Saya pribadi kalau bisa deponya pindah mending deponya yang pindah. Karena saya dari kecil sudah disitu, jadi sudah mencintai tempat tersebut dari dulu tidak ada bangunan," jelasnya.

Sedangkan warga yang lain bernama Tiurma tidak masalah jika direlokasi jika itu dirasa memang yang terbaik. Meski begitu ia meminta jika direlokasi tidak asal-asalan.

"Kalau saya mana jalan terbaik saja. Apa kata pemerintah kita turuti. Karena kita tidak punya apa-apa kalau bisa tidak asal-asalan," tutupnya.