TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana untuk maju menjadi kepala daerah dalam pemilu 2024 tidak mudah bagi Johannes Rettob.

Plt Bupati Mimika itu harus menghadapi kasus hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan telah masuk dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rettob merasa ada pengaruh politik yang amat terasa sehingga dirinya seakan dikudeta oleh kelompok tertentu.

Baca juga: Wawancara Khusus dengan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob: Tempuh Praperadilan dan Judicial Review

"Politiknya terlalu kuat karena saya pernah mengatakan di dalam apel hari Senin pada saat saya memimpin apel kepada para pegawai saya bilang ini Kabupaten ini ada yang mengkudeta kita," ucapnya saat wawancara eksklusif di kantor Tribun Network, Senin (6/3/2023).

Rettob juga blak-blakan dirinya telah dizalimi dengan menggunakan aparat penegak hukum.

Menurutnya, dari beberapa aksi demonstrasi telah menyatakan Wakil Bupati harus ditetapkan sebagai tersangka korupsi menyusul Bupati Eltinus Omaleng.

"Itu sudah dari awal karena memakai aparat hukum Kejaksaan untuk melakukan pendzaliman. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang harus menjunjung tinggi hukum ya seharusnya enggak boleh diperalat," tukas Rettob.

"Kalau tidak diperalat tidak mungkin proses tanpa pemeriksaan saksi yang meringankan. Kalau seperti tadi apa tidak ada titipan, apa tidak ada sponsor," imbuh dia.

Baca juga: Plt Bupati Mimika Johannes Rettob Ungkap Potensi Jika Ditahan: Pemerintahan Bisa Lumpuh

Lanjutan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Johannes Rettob:

Kalau Pak Rettob boleh menduga gitu ya apa sih sebenarnya cerita dibalik pelaporan ke Kejaksaan Tinggi lalu sekarang menjadi tersangka dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor?

Politiknya terlalu kuat, ini jujur. Politiknya terlalu kuat karena saya pernah mengatakan di dalam apel hari Senin pada saat saya memimpin apel kepada para pegawai saya bilang ini Kabupaten ini ada yang mengkudeta kita.

Bupati kalian sudah buat berhalangan sementara kemudian sekarang kalian laporkan saya lagi agar saya berhalangan sementara. Dari awal saya sudah sampaikan ini dan ternyata memang niat kalian benar-benar ini luar biasa.

Begini Pak ada yang sudah merasa nyaman nah dengan hadirnya saya sebagai pelaksana tugas Bupati banyak yang terganggu. Karena mereka sudah juga melakukan unjuk rasa yang dibayar oleh kelompok-kelompok yang saya juga sudah tahu sebenarnya siapa-siapa itu yang melakukan.

Itu terang-terangan mereka mengatakan bahwa kalau Bupati sudah ditangkap wakil bupati juga harus ditangkap. Itu sudah dari awal karena memakai aparat hukum Kejaksaan untuk melakukan pendzaliman. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang harus menjunjung tinggi hukum ya seharusnya enggak boleh diperalat.

Kalau tidak diperalat tidak mungkin proses tanpa pemeriksaan saksi yang meringankan. Kalau seperti tadi apa tidak ada titipan, apa tidak ada sponsor.

Baca juga: Plt Bupati Mimika Johannes Rettob Ungkap Potensi Jika Ditahan: Pemerintahan Bisa Lumpuh

Kalau saya boleh saya tanya seberapa capek menghadapi ini?

Capek sekali agar saya tidak konsentrasi memang saya ini target yang mungkin dibuat karena saya juga mau maju Bupati tahun depan. Dari 2017-2019 diperiksa KPK, 2020 diperiksa Kejaksaan Negeri, 2021 diperiksa Polda Papua, sehabis itu 2022 Kejaksaan Tinggi Papua periksa.

Kemudian Kejaksaan Negeri limpahkan ke Kejaksaan Tinggi menjadi tersangka, capek pak.

Tentu ini mempengaruhi kinerja Bapak sebagai Plt Bupati Mimika?

Pasti meskipun saya tetap melaksanakan tugas seperti biasa tapi fokusnya terpecah.

Bagaimana kondisi keluarga Pak Rettob dengan munculnya kasus ini?

Pasti pak istri saya selalu mendampingi dan anak-anak saya sudah pasti punya pikiran-pikiran. Tapi puji tuhan karena mereka tahu saya seperti apa, tahu persis bagaimana susahnya.

Kalau Pak Rettob ditahan apa yang akan terjadi, pemerintahan lumpuh atau seperti apa?

Pak jujur, bukan pemerintahan saja lumpuh kota Mimika mungkin terbakar. Ini yang sebenarnya ditakutkan. Sebenarnya waktu saya ditetapkan tersangka sudah ada kericuhan di Mimika.

Saya langsung angkat telpon untuk meredam kericuhan yang ada dititik pergejolakan. Saya masih bertahan untuk tidak membuat kericuhan terjadi tapi ternyata dari kejaksaan mendzolimi saya yang sangat terlihat sekali.

Sekarang masyarakat mau buat apa terserah. Saya ini sangat baik dengan Forkopimda Pak Kapolres, Pak Dandim mereka ini baik dengan saya dan mereka juga berharap jangan ada situasi kamtibmas yang tidak baik. Harapannya pasti di saya.

Tapi kalau melihat apa yang terjadi kepada saya sekarang bahwa teman-teman Forkompinda ini hanya merasa prihatin. Kalau koordinasi iya tapi sekarang tidak mungkin juga.

Baca juga: Plt Bupati Mimika Terkait Status Tersangka: Ini Jujur, Politiknya Terlalu Kuat

Bagaimana hubungan pribadi Pak Rettob dengan Bupati non aktif di Mimika?

Pak Bupati orang baik, hubungan pribadi saya baik. Tapi beliau akhir-akhir kepemimpinan memang kami tidak jalan secara baik. Bukan karena beliau tapi oleh orang-orang disekelilingnya.

Orang-orang sekitar beliau adalah penjahat kelas kakap yang kemudian membuat beliau akhirnya takut. Ini sebenarnya mereka juga jadi akhirnya saya melihat beliau Pak Bupati karena sudah ditahan sekarang dalam proses persidangan.

Saya juga tidak pernah tahu bahwa nanti saya akan jadi seperti beliau. Tapi secara pribadi hubungan saya baik, secara kedinasan kami hampir tidak pernah bekerja bersama. (Tribun Network/Reynas Abdila)