Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin menyinggung remunerasi pegawai yang tinggi soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disebut mencapai Rp300 triliun.

"Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai pajak dan bea cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara," ujar Puteri kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Ia menuturkan remunerasi yang tinggi itu harusnya dapat mencegah godaan para pegawai untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena itu, pihaknya mendukung aparat untuk menindak tegas kepada oknum yang bersalah.

"Namun ternyata tindakan seperti ini terjadi yang kemudian menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Untuk itu, saya kira sudah tepat tindakan tegas yang telah dilakukan Kementerian Keuangan kepada oknum pelaku. Kami pun turut mendukung penyelidikan dan penindakan terhadap oknum lain, apabila nantinya ditemukan," ungkap Puteri.

Tak hanya itu, Puteri juga meminta agar Kemenkeu perlu segera meninjau kembali dan mengevaluasi atas upaya penegakkan integritas yang selama ini berjalan.

"Karena semestinya perlu upaya identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga Aparat Penegak Hukum lainnya," ungkapnya.

Baca juga: Mantan Kepala PPATK Sebut Pendapatan dan Laporan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Janggal

Selain itu, kata Puteri, penanaman nilai-nilai integritas ini menjadi landasan yang sangat penting untuk mendukung tahapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak tahun 2002.

Sehingga, Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM).

"Dengan begitu, harapan kami di komisi XI sebagai mitra kerja tentu agar pegawai Kementerian Keuangan senantiasa menunjukkan kinerja positif untuk mengawal keuangan negara," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.

"Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Temuan tersebut, kata Mahfud, di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaporkan temuan itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (sekitar) ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan," ujar dia.