TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menganggap pemerintah belum serius dalam menangani persoalan kebakaran Depo Pertamina terutama di wilayah proyek strategis nasional.

Hal itu terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

“Pemerintah belum serius dalam menangani  kejadian ini terutama pada wilayah yang strategis proyek nasional," kata Nurhasan dalam PKS Legislative Corner yang digelar secara daring, Jumat (10/3/2023).

Sebab, kata Nurhasan, kebakaran di Pertamina masih sering terjadi.

Nurhasan pun heran lantaran pemerintah belum mempunyai solusi dalam menangani kasus kebakaran Pertamina.

"Pertanyaan kami di Komisi VII, kami belum mendapatkan solusinya secara komplit. Delapan kejadian dalam setahun ini memang belum ada solusinya sampai saat ini. Padahal banyaknya korban bagi kita adalah hal yang sangat disayangkan,” ujarnya.

Dia meminta pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam konteks penempatan bangunan dan izin untuk bangunan.

“Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah masih kurang. Masih suka malas pada detail, padahal minyak perlu memperhatikan hal-hal detail. Oleh pertamina, lahan pertamina di Plumpang disiapkan untuk 80 tahun ke depan. Lahan ini dulunya sudah ada penduduk meskipun tidak sepadat sekarang,” ungkap Nurhasan.

Nurhasan memandang perlu ada ketegasan untuk mengatur bangunan-bangunan yang rentan karena berada di dekat dengan Pertamina.

“Jangan sampai ada korban lagi. Berkaca pada delapan kali kejadian kebakaran di belakang. Pertamina, sebagai bisnis strategis nasional, dalam maintenance kontrol lemah. Masalah bangunan-bangunan liar jangan sampai tidak ditindak tegas. Ini untuk keamanan mereka juga," ucapnya.

Baca juga: Belajar dari Kebakaran Depo Plumpang 2009, Sita Selamatkan Diri Sambil Bawa Tas Dokumen Penting

Lebih lanjut, Nurhasan meminta pemerintah agar memperbaiki persoalan-persoalan prinsip seperti keamanan, keselamatan, dan standardisasi.

"Pemerintah tidak cukup hanya mengganti Direksi. Harus ada inovasi-inovasi lain, untuk pengembangan, pemeliharaan, maintenance bukan hanya sekedar bagi-bagi dividen saja," imbuhnya.