TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan ada perubahan strategi yang dilakukan kelompok intoleran untuk menjadi bagian dalam pesta demokrasi.

Perubahan strategi tersebut, kata dia, istilahnya from bullet to ballot atau dari peluru ke kotak suara.

Hal tersebut disampaikannya usai acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar BNPT di Jakarta pada Senin (13/3/2023).

"Makanya di dalam verifikasi dan sebagainya, itu kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris," kata Boy.

"Jadi kita tentu tidak bisa ekspos di sini. Tapi kita berikan masukan kondisi-kondisi seperti ini agar menjadi kewaspadaan kita bersama," sambung dia.

Ketika ditanya lebih jauh perihal profil partai yang dimaksud, Boy mengatakan partai tersebut tidak lolos verifikasi untuk Pemilu 2024.

Sedangkan seluruh partai politik yang lolos verifikasi oleh KPU untuk Pemilu 2024, kata dia, tidak ada pengurusnya yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok teroris.

"Yang terafiliasi ya. Hari ini tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat masukan-masukan dari awal dan insya Allah yang lolos ini sifatnya clear ya. Jadi beberapa yang tidak lolos itu yang hari ini yang kami katakan ada indikasi," kata Boy.

Boy mengajak masyarakat untuk terus menjaga agar jangan sampai di kemudian hari pengurus partai baru memiliki latar belakang yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok intoleran, radikal, teroris.

Baca juga: Wapres Minta BNPT Waspadai Pihak yang Manfaatkan Pemilu 2024 Untuk Delegitimasi Pemerintah 

Selain itu, kata dia, paltform azas partai politik baru yang nantinya dibentuk juga tetap tidak boleh terlepas dari Pancasila.

"Kita harus jaga ke depan jangan sampai membentuk partai baru tetapi ternyata pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Backgroundnya ya. Background pengurusnya ya," kata Boy.

"Belom lagi platform. Jadi platform azas partai juga tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," sambung dia.