Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily turut merespons kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
AHY menyatakan, kebijakan pemerintahan Jokowi terkesan grasa-grusu termasuk dalam sektor food estate.
Menyikapi hal itu, Ace menilai bahwa sejauh ini kebijakan yang diambil Pemerintahan Jokowi telah melalui proses pengkajian dan tidak ada kesan grasa-grusu.
"Tidak ada kebijakan yang dibuat oleh presiden atau pemerintahan Jokowi yang dilakukan secara grasa-grusu semua kebijakan-kebijakan presiden pasti melalui proses kajian dan visibilitas studinya, jelas," kata Ace saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2023).
Kata Ace, beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi telah menciptakan pembangunan baru di Indonesia.
Salah satunya yakni pembangunan jalan tol Trans Jawa dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
Baca juga: Golkar Mungkinkan Turut Bahas Mekanisme Pemilu saat Bertemu PBB Pekan Depan
"Misalnya, membuat tol trans Jawa itu kan sudah direncanakan sejak dahulu-dahulu kala misalnya soal pemindahan Ibu kota, itu kan sesungguhnya sudah direncanakan zaman Soekarno, Presiden Soekarno," kata dia.
Lebih lanjut, Ace juga seakan tidak sepakat dengan pernyataan AHY yang menyebut kalau kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat kecil.
Sebab, menurut dia, sejauh ini masyarakat senang dengan pemerintahan saat ini.
Bahkan, hal itu dibuktikan dengan banyaknya hasil dari lembaga survei soal kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi.
Baca juga: PBB Bakal Kunjungi Golkar Pertengahan Maret ini, Bahas Koalisi Baru?
"Dan bahkan saya kira kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai oleh masyarakat justru masyarakat sangat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikelola dengan baik.
"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.
"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.
Baca juga: Sejukkan Kantor DPP Partai Golkar, Sachruddin dan Airin Rachmi Tanam Pohon Baobab
Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.
"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.
AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.
"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.
Selain itu, dia juga mengkritisi pembentukan undang-undang (UU) Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru.
"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.
Karenanya, AHY tak mengherankan ketika mahkamah konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional.
Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.
"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.
Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.
"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.