"Begitu menjadi organisasi pengumpul suara saja, tujuannya pragmatis. Tidak lagi menjual ide gagasan, tapi bagaimana mendapatkan suara yang banyak," katanya.

Menjelaskan hal tersebut, Hendri menjelaskan, karena hanya bertujuan mengumpulkan suara, banyak parpol yang terjebak dengan praktik politik identitas.

"Kalau kita bayangkan, pemilih suara terbesar di dunia ini kan muslim, maka perebutan suaranya itu ada di umat muslim. Nah yang paling unum strategi untuk mendapatkan suara itu adalah menjadi orang yang sama dengan yang memiliki suara," katanya.

"Maka politisi itu berlomba-lomba mengubah penampilannya menjadi satu identitas dengan kaum muslim, supaya bisa mendapatkan suara umat muslim," sambungnya.

Sebagai contoh dari penjelasannya itu, Hendri menyebut, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menggunakan Ka'bah sebagai logo partai.

"Sebetulnya hal ini bukan hal baru. PPP misalnya, kurang penggunaan identitas muslim apa itu, menggunakan Ka'bah sebagai logonya," kata Hendri.

Namun, ia kemudian menjelaskan, politik identitas yang tidak boleh dilakukan adalah penyalahgunaan identitas dengan reward and punishment (penghargaan dan hukuman).

"Nah menurut saya, yang tidak boleh itu memang ada penyalahgunaan identitas dengan reward and punishment. Kalau Anda tidak pilih si x Anda akan masuk neraka. Kalau Anda pilih x Anda masuk surga. Ini yang tidak boleh dilakukan."