TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terus berjuang mensukseskan program-program Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meskipun dengan keterbatasan anggaran hingga rela 'ngemis' dana CSR dari perusahaan BUMN.

Benny mengatakan keterbatasan anggaran jangan dijadikan alasan untuk menyerah dalam memperjuangkan nasib PMI.

Benny mengaku anggaran perjalanan dinas ke luar negeri yang dimiliki rela dikosongkannya selama tiga tahun untuk mensukseskan program PMI.

"Di tengah keterbatas (anggaran BP2MI), bagaimana nggak terbatas kita sampai ngemis CSR (BUMN), untuk program PMI. Doktrin saya di internal, jangan karena masalah anggaran kita nyerah," kata Benny dalam pidatonya saat Pelepasan 376 PMI Program G to G Korea Selatan & Jerman Preliminary Education, di Hotel El Royale, kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin (27/3/2023)

Dalam kesempatan itu, Benny juga menyampaikan rencana berbuka puasa bersama di Korea Selatan.

"Maka kita akan lalukan terbaik, pengabdian totalitas. Kepala BP2MI nggak kemana-kemana, karena anggaran (ke luar negeri) sengaja saya kosongkan. Karena saya lebih prioritaskan untuk program PMI," ujar Benny.

Baca juga: Indonesia dan Malaysia Kembali Bahas Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tak sampai disitu, Benny juga menyoroti kelakuan tak terpuji para sindikat penyaluran PMI ilegal.

Sindikat ilegal tersebut, tega menempatkan anak-anak muda masa depan di negara-negara berkonflik.

"Hingga hari ini, kita diganggu oleh sindikat ilegal penempatan Malaysia, Timur Tengah, Singapura hingga negara konflik seperti Kamboja," tutur Benny.

"Kamboja bukan negara penempatan (PMI), tapi sindikat (tega) menempatkan mereka disana. Anak muda ahli IT, kerjaan mereka itu ngurus judi online," tambahnya.

Lebih lanjut, Benny merasa kesal, sindikat ilegal ini juga tega menargetkan bangsa sendiri dalam kasus perjudian online tersebut. "Targetnya, buat di nipu bangsanya sendiri.

Dari bisnis penipuan itu, targetnya anak muda yang berpendidikan. Bahkan ada yang didoktrin suruh ke Suriah dan Iraq," ujar Benny.