Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengaku, kerap mendapatkan serangan buzzer terkait meme Puan Maharani.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, serangan-serangan berupa ancaman dari buzzer lazim diterima pihaknya setiap kali mengkritisi Pemerintah.
"Kalau ancaman diserang buzzer, diserang orang yang pro dengan Pemerintah dan lain sebagainya saya rasa itu lazim," kata Melki Sedek Huang, saat ditemui, di depan Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2023).
"Teman-teman BEM UI setiap kali dia kritis, setiap kali dia melantunkan kritik pada Pemerintah, kepada DPR selalu saja ada yang menyerang," sambungnya.
Melki Sedek Huang menjelaskan, serangan-serangan itu, satu di antaranya disampaikan melalui ranah digital.
"Serangan digital, serangan personal, serangan ad hominem," katanya.
Meski demikian, Melki Sedek Huang mengaku, pihaknya tidak memusingkan serangan-serangan yang ditujukan kepada BEM UI.
Menurutnya, berbagai serangan itu hanya bertujuan mengalihkan pihak BEM UI untuk tidak mengkritisi soal Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
"Tapi kami tidak memusingkan," ucapnya.
"Karena bagi kami serangan-serangan Faldo Maldini soal kami dibiayai oleh asing, serangan-serangan PDIP bahwa kami tidak menggunakan budaya ketimuran, sampai PDI memanggil-manggil dan lain sebagainya. Bagi kami itu adalah serangan-serangan yang sengaja mengalihkan kita dari topik utama tentang kritik terhadap Perppu Cipta Kerja," tega Melki.
Lebih lanjut, Melki meminta kepada seluruh pihak yang tidak sependapat dengan BEM UI agar membalas melalui argumentasi.
"Jadi kami minta kepada seluruh partai politik, pejabat pemerintahan, seluruh elit politik dan seluruh anggota DPR, tolong balas substansi kritik BEM UI dengan substansi. Tolong argumentasi dibalas dengan argumentasi," katanya.
"Jangan dengan caci maki. Jangan dengan serangan yang ad hominem, apalagi mengerahkan buzzer media sosial untuk menyerang orang-orang yang kritis terhadap Pemerintah," ucap Melki.
Sebelumnya, Staf Khusus Sekretaris Negara, Faldo Maldini angkat bicara terkait kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Perppu UU Cipta Kerja yang kini telah diketok menjadi undang-undang.
Faldo mempersilakan BEM UI mengkritik. Ia hanya mengingatkan bahwa Perppu Cipta Kerja yang kini telah menjadi undang-undang tersebut telah sesuai prosedur.
“BEM UI itu mahasiswa pintar, pikirannya suka berbeda. Ya silakan saja, menilai seperti itu. Faktanya, semua sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan prosedur,” katanya Kamis, (23/3/2023).
Hanya saja menurut Faldo, BEM UI terkadang naif. Banyak kepentingan yang memanfaatkan perjuangan mereka. Hal itu tampak dari narasi kritik yang dilontarkan.
“Narasinya mirip kayak LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti,” kata Faldo.
Baca juga: BEM UI Pertanyakan Pemanggilan PDIP Buntut Meme Puan Bertubuh Tikus: Harusnya Kami yang Panggil
Menurut politikus PSI tersebut, pemerintah dan DPR telah membuka ruang partisipasi publik mengenai undang-undang Ciptaker.
Satgas Cipta Kerja telah membuat banyak kegiatan untuk menampung partisipasi publik.
“Partisipasi bermakna itu kan sudah dilakukan, itu Satgas Ciptaker, tiap hari bikin kegiatan di semua daerah. Kalau anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau emang peduli, ya datang dari kemaren-kemaren. Tapi kalau cuma teriak begini ya silakan aja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik anda,” pungkasnya.
Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebutkan ada itikad buruk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak diterbitkannya Perppu UU Cipta Kerja.
Kini Perppu yang ditetapkan dan diundang oleh Jokowi pada 30 Desember 2022 itu telah diketuk palu oleh DPR menjadi UU, Selasa (21/3/2023) kemarin.
"Produksi dari Perppu Cipta Kerja ini diproduksi oleh Presiden Joko Widodo secara sengaja melanggar konstitusi," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).
"Kita bisa melihat adanya itikad buruk dari Presiden Jokowi untuk tidak menaati konstitusi, karena di Pasal 22 UUD 1945, sudah sangat jelas bahwa perppu itu hanya bisa diterbitkan ketika ada keadaan yang memasuki kegentingan memaksa," tegasnya.
Terlebih, tindakan inkonstitusional Jokowi ini malah ramai-ramai diamini oleh anggota DPR dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
Baca juga: Puan Maharani Dijadikan Meme Penolakan UU Cipta Kerja, PKS: Hak Semua Orang Berpendapat
Lebih lanjut, Melki menegaskan, sebagai bagian dari kelompok yang mengawal Cipta Kerja sejak dalam bentuk RUU, pengesahan tersebut menjadi pemicu amarah pihaknya.
Sehingga saat ini pihaknya tengah menyusun langkah ke depan dalam menolak UU Cipta Kerja ini. Ia pun menekankan akan ada gelombang penolakan yang jauh lebih besar lagi nantinya.
"Yang jelas kita akan melakukan semua cara lah untuk kembali konsisten menolak Ciptaker ini. Entah itu kita kemudian melakukan judicial review, entah itu kita turun ke jalan dengan anggota yang jauh lebih banyak lagi," tuturnya.
"Kita akan pikirkan caranya. Tapi yang jelas akan ada gelombang penolakan yang lebih besar daripada kemaren," ujar Melki.