Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso merespons pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej).
Eddy Hiariej sebelumnya menyatakan tak akan melaporkan balik Sugeng.
Dikatakannya bahwa ada sejumlah alasan mengapa dirinya enggan melaporkan balik, di antaranya menyebut bahwa Sugeng bukan lawan yang sepadan.
“Dia bilang kalau mau perang cari lawan seimbang. Oh iya dong saya ga seimbang, wong saya cuma S1, dia profesor,” kata Sugeng saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).
Ia mengakui bahwa dirinya memang bukan lawan yang sepadan bagi seorang Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham.
“Jadi memang kalau dikatakan oleh Wamen kalau mau perang cari lawan seimbang itu ada benarnya. Saya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan pemegang kewenangan yang disimpangkan ini,” ucap Sugeng.
Kendati demikian, ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan kasus gratifikasi Rp7 miliar oleh Eddy Hiariej melalui dua astisten pribadinya.
“Tapi KPK saya minta serius loh ya. karena saya melihat ini ada sesuatu yang sangat janggal,” tuturnya.
Wamenkumham Eddy Hiariej sebelumnya mengatakan, jika dirinya melaporkan Sugeng berarti masuk dalam sistem peradilan pidana artinya akan masuk ke mode berperang.
Menurutnya, Sugeng bukanlah lawan yang seimbang akan hal tersebut.
"Kalau berperang kan kita harus cari lawan yang seimbang," ujar Eddy.
Baca juga: Sampaikan Bukti Tambahan ke KPK, Ini 3 Poin Ketua IPW Terkait Wamenkumham
Sebelumnya, Sugeng melaporkan Eddy Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi Rp7 miliar melalui dua astisten pribadinya.
Menurutnya, aduan yang disampaikan Sugeng tersebut tendensius dan mengarah ke fitnah.
Duduk Perkara
Sebelumnya, IPW melaporkan Wamenkumham Eddy Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi.
Laporan tersebut dilayangakan Sugeng pada Selasa (14/3/2023) kemarin.
IPW menduga Eddy Hiariej menerima uang Rp 7 miliar melalui dua orang yang diakui sebagai asisten pribadinya.
"Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar," ucap Sugeng di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
"Bulan April dan Mei (2022) ada satu pemberian dana masing-masing Rp 2 miliar, Rp 2 miliar sebesar Rp 4 miliar diduga diterima oleh Wamen EOSH melalui asisten pribadinya di Kemenkumham saudara YAR," lanjutnya.
Kemudian, kata Sugeng, terdapat pemberian uang tunai lagi pada Agustus 2022 sebesar Rp 3 miliar dalam bentuk mata uang dolar AS.
Uang tersebut diterima oleh YAR di ruangannya yang diduga atas arahan Wamen Eddy.
"Dugaan pemerasan itu dialami oleh saudara HH Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri. Terkait dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum oleh PT CLM untuk disahkan oleh AHU," katanya.
Adapun saat ini HH sedang berada dalam tahanan Polda Sulsel.
HH disebut IPW dikriminalisasi oleh Polda Sulsel sebagai buntut dari permasalahan kepemilikan saham PT CLM.
Lanjut Sugeng menuturkan, pada 17 Oktober 2022, dana Rp4 miliar ditambah Rp3 miliar tunai dikembalikan melalui transfer atas nama YAR ke rekening PT CLM senilai Rp7 miliar.
Dengan demikian, Sugeng mengatakan, penerimaan uang Rp3 miliar tersebut terkonfirmasi atau diakui oleh EOSH.
"Tetapi pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 14.36 dikirim lagi oleh PT CLM ke rekening bernama YAM aspri juga dari saudara Wamen EOSH terbukti dalam chat-chat ini," katanya.
Baca juga: Polri Akan Periksa Wamenkumham Soal Dugaan Pencemaran Nama Baik atas Tudingan Gratifikasi Rp7 Miliar
Sugeng mengatakan, Wamen Eddy meminta kepada HH agar asprinya bernama YAR dapat ditempatkan sebagai Komisaris di PT CLM.
"Kemudian diakomodasi dengan adanya akta notaris, satu orang yang tercantum saudara YAR," ujarnya.