Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman sempat menduga Menkopolhukam Mahfud MD adalah oposisi pemerintah saat mengumumkan adanya transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
Awalnya, Benny menilai pernyataan terbuka Mahfud soal transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah bermuatan politik.
"Saya secara terbuka mengatakan jika Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini."
"Jadi bukan judgment bersifat final (tapi) hipotetik terkait hal ini," tuturnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/3/2023) yang ditayangkan di YouTube Komisi III DPR RI.
Dugaan Benny pun menguat ketika pernyataan Mahfud dibantah oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani terkait transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu.
Tak hanya itu, Benny juga menduga telah menjadi oposisi pemerintah lantaran berani buka-bukaan soal transaksi mencurigakan ini.
Baca juga: Benny Harman: Saya Menantang Pak Mahfud Buka Sejelasnya Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Bahkan, ia menyamakan apa yang dilakukan Mahfud dengan buka-bukaan transaksi mencurigakan ini dengan adanya oposisi di dalam kabinet pimpinan Soeharto.
"Maka rakyat bingung, jangankan publik bingung, kami yang anggota dewan ini, apalagi oposisi (Partai Demokrat), Pak Mahfud, bingung juga."
"Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam. Maka saya waktu itu, luar biasa Pak Mahfud. Saya mendukung (pernyataan transaksi mencurigakan)," jelasnya.
Minta Mahfud Jangan Mencla-Mencle
Sebelumnya, Benny telah meminta Mahfud MD dapat membuktikan pernyataan soal transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
Menurut Benny, Mahfud MD lah yang memantik isu transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.
"Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewuh pekewuh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu."
"Jangan ngungkit-ngungkit yang dulu ya kan? Mulailah dari sekarang," ujar Benny, Senin (27/3/2023) dikutip dari tayangan Kompas TV.
Benny pun meminta Mahfud konsisten dengan pernyataannya.
Baca juga: Dihujani Interupsi Karena Sri Mulyani Tak Hadir, Mahfud MD: Di Undangan Tidak Ada Menteri Keuangan
Ia juga meminta Mahfud agar bisa menjelaskan secara gamblang tanpa mengalihkannya ke isu lain.
"Jangan dia ngalihkan masalah, jangan dia mencla-mencle istilah saya itu." ucapnya.
"Tidak konsisten, dia bilang semula Rp300 T di kemenkeu, buka itu ke publik jangan ditutup-tutupi," katanya.
Benny pun memastikan akan hadir dalam rapat bersama Mahfud untuk membahas transaksi mencurigakan di Kemenkeu tersebut.
"Pasti saya datang. Pasti saya akan tanyakan (transaksi janggal)," kata Benny.
Benny menduga isu yang digaungkan pertama kali oleh Mahfud ini ada unsur politis untuk memojokkan Kemenkeu.
Baca juga: Momen Mahfud MD dan Benny Harman Saling Acungkan Jempol Jelang Dimulainya Rapat di Komisi III
Hal tersebut, kata Benny, akan terbukti jika memang Mahfud nantinya tak bisa menjelaskan pernyataan tentang transaksi Rp 349 triliun itu.
"Saya sampaikan apabila pak Mahfud tidak mempertanggung jawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik," kata Benny.
Lebih lanjut, dalam kapasitasnya Mahfud MD sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU harusnya bisa menjelaskan dugaannya itu kepada publik.
Jika tidak, maka dirinya berkeyakinan pernyataan Mahfud MD itu hanya berlandaskan pada kepentingan politik semata.
"Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik."
"Kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas secara transparan apa yang dia sampaikan," ucapnya.
Baca juga: Minta Singkirkan Sikap Saling Tuding, Mahfud MD: Pemerintah dan DPR Itu Sejajar
Benny bahkan menaruh curiga bahwa isu yang dilontarkan Mahfud itu untuk kepentingan mendapatkan kursi di Kemenkeu.
"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu di Kemenkeu, atau apa?" ujarnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan