Baca tanpa iklan
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) boleh bergabung dalam Koalisi Besar jika tidak mematok calon presiden (capres).
Baca juga: PPP Sebut Tidak Mungkin Dorong PDIP Gabung Koalisi Besar, Ini Alasannya
Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (12/4/2023) dengan tema “PDIP Ditinggalkan Atau...?”.
Menurut Nurdin, demokrasi di Indonesia dibangun di atas multipartai, oleh sebab itu, ia sepakat jika dikatakan bahwa kita tidak mengenal koalisi.
“Saya setuju bahwa kita tidak mengenal koalisi, kita adalah presidensial, bukan parlementer. Tapi presidensial rasa parlementer, itu yang terjadi.”
Ia kemudian menyebut bahwa ada kerja sama yang bisa dilakukan oleh partai politik di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pemilihan presiden.
Saat Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum, menanyakan, apakah PDIP tidak bisa masuk (dalam kerja sama) jika ingin bergabung? Nurdin menyebut PDIP bisa bergabung, tapi dengan catatan.
“Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit.”
“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan demokrasi pancasila, musyawarah mufakat,” urainya menegaskan.
Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin, setidaknya sudah tercipta persatuan.
"Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam.”
“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” ucapnya.