TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO) menyikapi Kenaikan Harga Bawang Putih menjelang lebaran tahun 2023. 

Menurut Direktur Eksekutif PUSBARINDO, Akbar pihaknya mendorong pemerintah untuk mendiskusikan solusi terbaik dalam menyikapi tingginya harga bawang di sejumlah daerah di Indonesia.

“Kami menyikapi polemik di pasaran terkait harga komoditi Bawang Putih yang tinggi di sejumlah daerah, terutama di luar pulau Jawa karena kami merupakan asosiasi yang menaungi Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia yang memberi rekomendasi kepada pemerintah,” kata Akbar dalam keterangan yang diterima Selasa (18/4/2023).

Akbar pun menawarkan beberapa solusi kepada pemerintah agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan tidak membawa efek buruk bagi ekonomi masyarakat dan Negara.

“Kami menawarkan dua solusi, solusi pertama ialah jangka pendek. PUSBARINDO mendorong pemerintah melalui Kementerian perdagangan mengundang semua stakeholder, kementerian pertanian, Badan pangan nasional serta asosiasi pelaku usaha terkait, melakukan pertemuan bersama untuk membicarakan solusi terbaik dalam rangka menyikapi polemik tingginya harga bawang di sejumlah daerah tersebut,” ucap Akbar.

Dia mengatakan selain solusi pendek adapula solusi jangka panjang yang dapat ditempuh oleh pemerintah guna meredam persoalan yang telah merembet ke berbagai daerah ini.

Sementara solusi jangka panjangnya adalah mereformasi tata niaga importase bawang putih. 

"PUSBARINDO sebagai mitra pemerintah menegaskan komitmen serta kesiapan untuk duduk bersama dan memberi masukan kepada Pemerintah dalam hal ini, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional dalam rangka memperbaiki tata niaga impor bawang putih, sehingga tidak menjadi kemelut dan polemik tahunan, setiap kali menghadapi bulan puasa dan Lebaran,” ucapnya.

PUSBARINDO, kata Akbar, memandang letak persoalan kemelut dan polemik tersebut bukan terletak pada Sistem dan Regulasi yang dibuat pemerintah. 

Namun sistem dan regulasi yang ada telah sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Baca juga: Di Tengah Kenaikan Harga Bawang Putih, Pengamat Soroti Kuota Impor

Menurut Akbar, persoalannya terletak pada implementasi lapangan. Sehingga diperlukan pengawasan yang melibatkan semua pihak untuk menjamin ketersediaan pasokan yang terjangkau di masyakat serta iklim usaha yang sehat.

Melalui penawaran solusi itu, PUSBARINDO kata Akbar tetap berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dalam melakukan fungsi stabilisasi baik pasokan dan harga komoditi di daerah Indonesia melalui anggotanya.

“Serta siap untuk berdiskusi dan memberi masukan secara terus menerus kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tata niaga yang muncul di lapangan,” pungkas Akbar.