Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (3/5/2023).

Dalam aksinya, mereka mendorong pemerintah untuk melakukan nasionalisasi aset strategis LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap Freeport dan Blok Mahakam.

Massa meyakini jika nasionalisasi dilakukan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola salah satu ladang gas terbesar di Indonesia tersebut.

"Kita harus semakin tegas dalam menuntut nasionalisasi aset ini. Kita harus ingat bahwa sumber daya alam kita adalah warisan yang harus dijaga dan dikelola oleh bangsa kita sendiri demi keberlangsungan hidup generasi mendatang," kata Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi DPP KNPI, Rasminto.

Rasminto meyakini Presiden Jokowi punya sikap tegas untuk memutuskan pengambil alih LNG Tangguh, seperti terhadap Freeport dan Blok Mahakam.

Menurutnya upaya menasionalisasi LNG Tangguh dapat melindungi hak-hak masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan.

Pasalnya kata dia, pengelolaan LNG Tangguh saat ini tak sungguh-sungguh khususnya soal tata kelola lingkungan hidup di area konsesi proyek.

Kerusakan lingkungan yang terjadi berimbas pada terganggunya aktivitas ekonomi suku lokal sebagai nelayan.

Baca juga: Sempat Terhenti akibat Serangan KKB, Proyek Jalan Bintuni-Maybrat Dilanjutkan 2023 Dikawal Aparat

Di sisi lain upaya nasionalisasi LNG Tangguh dapat membuka lapangan kerja yang memberdayakan penduduk lokal maupun masyarakat Indonesia lainnya.

"Perusahaan yang beroperasi dalam industri LNG di Indonesia harus mematuhi peraturan dan regulasi yang ada guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan," ungkap Rasminto.