Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali melakukan serap aspirasi dengan berbagai stakeholders dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Serap aspirasi ini merupakan serap aspirasi yang ketiga untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU PPRT.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan serap aspirasi ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil pembahasan DIM RUU PPRT yang dilakukan oleh Kemnaker bersama Kementerian/Lembaga lainnya.

"Melalui serap aspirasi III ini Kami ingin memperdalam, memberikan penguatan dan masukan, agar RUU ini benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi," kata Anwar Sanusi dalam keterangannya, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Kirim DIM RUU PPRT ke DPR

Anwar Sanusi mengatakan serap aspirasi ini juga diharapkan mencerminkan meaningful partitipation atau partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU PPRT.

"Ini upaya kita menyusun undang-undang ini dari berbagai perspektif, sehingga diharapkan tidak ada yang luput dari pengaturan, sebelum kita ajukan ke DPR RI," katanya.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi masukan dari berbagai pihak terhadap RUU PPRT.

Menurutnya, masukan-masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dari stakeholders agar RUU PPRT benar-benar memberikan kepastian pelindungan kepada PRT dan semua pihak yang diatur dalam RUU tersebut.

"Semangatnya agar semua pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini mendapatkan pelindungan," ujarnya.