Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS).
Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani tiga kali pemeriksaan.
Pada Rabu (17/5/2023) hari ini, Johnny G Plate diperiksa sekira dua jam oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).
Johnny G Plate terlihat mengenakan rompi merah muda setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya, Johnny G Plate dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengatakan pihaknya melakukan penahanan terhadap Johnny G Plate selama 20 hari ke depan terhitung pada Rabu ini.
"Selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu.
Kejagung Kantongi Cukup Bukti
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kejagung telah memiliki cukup bukti untuk meningkatkan status Johnny G Plate dari saksi menjadi tersangka.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri," jelas Kuntadi.
"Atas hasil pemeriksaan tersebut penyidik pada hari ini meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," sambungnya.
Baca juga: Elite NasDem Prihatin Johnny Plate Ditetapkan Tersangka, Masih Tunggu Arahan Surya Paloh
Rumah Johnny G Plate Digeledah
Kejagung menggeledah rumah dinas Johnny G Plate di Jalan Widya Chandra, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Rabu.
Selain rumah dinas Johnny G Plate, tim penyidik Kejaksaan Agung juga datang ke kantor Kominfo untuk penggeledahan.
"Setelah diperiksa, kami saat ini menggeledah di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menkominfo dan kantor Kominfo," ungkap Kuntadi, Rabu.
Setelah dilakukan penggeledahan, tim penyidik akan memeriksa Johnny G Plate dengan kapasitas sebagai tersangka.
"Hasil pemeriksaan ini tentunya akan diikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa dikembangkan atau tidak," papar Kuntadi.
Kejagung Pastikan Telusuri Aliran Dana
Kuntadi menambahkan, pihaknya akan terus mengumpulkan alat bukti, termasuk menelusuri aliran dana dari dugaan kasus korupsi pembangunan tower BTS.
"Terkait aliran dana tentu saja masih kita dalami, makanya kami juga setelah menetapkan tersangka kegiatan tidak berhenti begitu saja."
"Kita masih kumpulkan alat bukti lain," tegas Kuntadi, Rabu.
Baca juga: Johnny G Plate Jadi Tersangka, NasDem Siap Beri Bantuan Hukum, Surya Paloh Kumpulkan Elite NasDem
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya menggeledah sejumlah tempat terkait kasus ini.
"Penggeledahan sedang berjalan," kata Ketut.
Diduga Rugikan Negara Rp 8 Triliun
Diberitakan Wartakotalive.com, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Dalam kasus ini, total kerugian negara diduga mencapai Rp 8.032.084.133.795.
"Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795," ungkap Yusuf Ateh dalam konferensi pers, Senin (15/5/2023).
Baca juga: Teka-teki Amplop Tebal di Mobil Menkominfo Johnny G Plate, Ditemukan Penyidik di Dalam Tas
Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari tiga hal biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Diketahui, dalam perkara ini, Johnny G Plate dimintai pertanggung jawaban sebagai pengguna anggaran (PA).
Ia kini dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Danang Triatmojo/Ashri Fadilla) (Wartakotalive.com/Joanita Ary)