Laporan Wartawan Tribunnews.com, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta hati-hati memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pengganti Jhonny G Plate.

Presiden saat ini telah menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Menkominfo.

Namun demikian, beberapa tokoh seperti Sandiaga S Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Andika Perkasa dirumorkan akan mengisi jabatan tersebut.

Dari nama-nama tersebut, nama Hary santer diberitakan apalagi sudah beberapa kali menghadap Presiden Joko Widodo.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti jika Hary menjabat sebagai Menkominfo.

Menurut Trubus, ia berpotensi memiliki konflik kepentingan yang sangat besar terhadap bisnisnya.

Baca juga: Pengamat: Kemunculan Hary Tanoe ke Istana Perkuat Dugaan Kemungkinan Reshuffle Kabinet

Ia berpotensi dapat membuat kebijakan yang bisa mengarahkan masyarakat menggunakan salah satu bisnis yang dimilikinya.

Trubus menyoroti banyaknya stasiun televisi yang dimiliki Hary Tanoe yang bisa berdampak pada Pilpres 2024.

"Apa lagi setelah pemerintah membuat kebijakan analog switch-off (ASO), banyak masyarakat kurang mampu kesulitan untuk menonton tv teresterial karena ketiadaan Set Top Box (STB). Seharusnya STB bagi masyarakat kurang mampu menjadi tanggung jawab pemenang tender TV digital,”kata Trubus dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).

Trubus Rahadiansyah berharap Presiden Joko Widodo dapat memilih sosok pengganti Johnny G Plate bukan dari kalangan politik dan memiliki keterikatan dengan bisnis yang akan ia awasi.

Sebab jika Menkominfo memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya atau parpolnya, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan Kemenkominfo akan bias.

Waspadai korupsi kebijakan

Trubus meminta agar siapapun yang menjadi Menkominfo tidak melakukan korupsi kebijakan.

Trubus menjelaskan, korupsi kebijakan berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dari pengalaman beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat publik, menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya.

Sampai saat ini lanjut Trubus aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

“Presden Jokowi jangan sampai memilih sosok Menkominfo yang berpotensi besar melakukan korupsi kebijakan. Memang saat ini korupsi kebijakan belum terjadi. Namun potensi tersebut harus dipahami betul dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi," beber Trubus.

Jika Presiden memilih sosok yang memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun Pemilu.

Trubus menyarankan Presiden Jokowi dapat memilih sosok Menkominfo yang berasal dari kalangan teknokrat atau akademisi. Sosok teknokrat dan akademisi dinilai Trubus minim bersentuhan dengan partai politik.

“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol. Sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,”pungkas pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti.

Jawaban presiden

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ditanya wartawan terkait sosok Menkominfo baru pengganti Johnny G Plate.

"Plt Pak Menko Polhukam," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jumat (19/5/2023).

Mengenai isu bahwa ia akan menunjuk Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo sebagai Menkominfo definitif pengganti Johnny Plate, Jokowi tidak menjawab.

Ia hanya mengatakan bahwa Menkominfo dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Menkopolhukam Mahfud MD.

"Plt nya pak Menkopolhukam," kata Jokowi sebelum bertolak ke Hiroshima, Jepang.