TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta, pada Selasa (23/5/2023).

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan dalam penggeledahan itu ditemukan sejumlah bukti yang diduga terkait dengan dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos).

“Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Risma Bersyukur Kantor Kemensos Digeledah KPK: Biar Mudah Mengingatkan

Ali menuturkan, upaya penggeledahan tersebut merupakan tindakan hukum pro justitia. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti agar perkara dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu menjadi terang.

Terkait penggeledahan dan upaya KPK mengungkap kasus itu, Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini memberikan penjelasan di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (14/5/2023).

Berikut poin-poin penjelasan Mensos Risma seperti dirangkum Tribunnews.com:

1. Merasakan Keanehan

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui sempat merasakan kejanggalan dalam kasus korupsi bansos beras itu.

Keanehan tersebut, kata Risma, berkaitan dengan proses administrasi dalam penggunaan anggaran program Bansos di Kemensos saat itu.

Risma mengungkapkan anggaran yang digunakan terkait Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial namun terdapat pejabat Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial yang terlibat.

"Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, kejadiannya itu kayak apa," ujar Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos kemarin.

"Kemudian kenapa ada staf disini, itu mengerjakan itu, bingung saya. Karena ini enggak boleh begini di administrasi pemerintah, kalau disini ya di sini semua harus kerjakan," tambah Risma.

Sebagai seorang mantan PNS, Risma mengakui merasakan keanehan secara administratif yang terjadi dalam kasus ini.

Dirinya menegaskan keanehan ini ditangkapnya bukan berdasarkan informasi dari KPK, namun hanya analisa pribadinya.

"Saya membacanya, kan saya mantan PNS. Saya membacanya, bukan KPK saya di sini. Ini bagaimana. Padahal secara aturan secara tupoksi tugas pokok dan fungsi itu, kenapa di tempat lain ada yang terlibat. Saya enggak ngerti," tutur Risma.

2. Kasus Tahun 2020

Tri Rismaharini memastikan bahwa dugaan kasus korupsi yang saat ini diselidiki KPK merupakan kejadian pada tahun 2020 saat belum menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Kejadiannya tahun 2020, saya dilantik pada tanggal 27 Desember 2020, dan kejadiannya ini sekitar bulan September. Jadi saya ngga tahu masalahnya," ujar Risma.

Menteri Sosial menyatakan sikap kooperatif dan tidak akan melakukan intervensi apapun tugas yang sedang dilakukan tim KPK saat melakukan penyidikan di kantor Kementerian Sosial pada Selasa (23/5).

“Saya ngga tahu di (ruang) atas nyari dokumen apa. Terus kembali pulang pamit ke saya. Terus saya anter ke bawah, dan saya naik lagi melanjutkan pekerjaan saya," ucap Risma.

3. Tidak Salurkan Bansos Beras Lagi

Tri Rismaharini menegaskan sudah tidak memberikan bantuan sosial (bansos) berupa beras sejak tahun 2020 hingga 2021.

Mensos Risma mengatakan Kemensos sebenarnya sudah melakukan pemberian bantuan dalam bentuk uang, bukan lagi dalam bentuk barang.

"Kalau ada yang mengatakan 2021 ada (bansos) beras, mohon maaf itu bukan di Kemensos," kata Risma dikutip dari KompasTV, Rabu (24/5/2023).

Sehingga, jika ada dugaan korupsi dan dalam bentuk beras, Risma menegaskan bahwa hal tersebut bukan berada di bawah Kementerian Sosial.

"Jadi saya katakan 2021 itu tidak ada Bansos beras di Kemensos tapi saya tidak tahu di tempat lain bagaimana, saya tidak mau ngomong, nanti publik akan tahu (bantuan beras) itu dari siapa. Yang jelas tidak ada bansos beras saat itu (di Kemensos)," ujar Mensos Risma.

Hal ini, kata Risma, dilakukan supaya pengawasannya lebih mudah dilakukan.

Dijelaskan Risma, kebijakan ini dilakukannya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kenapa karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah bapak Presiden, (bansos) bukan dalam bentuk barang, karena bagi saya itu saya lebih enak."

4. Rotasi Pejabat

Ada keterlibatan pejabat Kemensos terkait dugaan korupsi bansos beras.

Terkait hal itu, Mensos Risma memutasi beberapa pejabat Kemensos tersebut.

Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini, itu saja."

"Ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Mensos Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jln Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Risma pun memastikan para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-jobkan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah, harus kita periksa."

"Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah."

"Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.

5. Jangan Berdampak ke Pegawai

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan para pegawai Kemensos tidak terdampak secara psikologis pasca penggeledahan tersebut.

Risma mengatakan para pegawai Kemensos tidak terpengaruh dan takut karena tidak terlibat.

"Kamu takut enggak? (tanya ke pegawai Kemensos) Tidak. Kan tidak terlibat ya. Enggak terpengaruh lah," ujar Risma.

Dirinya mengungkapkan saat penggeledahan di Kantor Kemensos, penyidik KPK turut didampingi oleh pegawai Kemensos.

Pegawai Kemensos yang mendampingi, menurut Risma, bukan merupakan pihak yang terkait dengan kasus itu.

Para pegawai Kemensos yang terkait dengan kasus bansos itu sudah dimutasi dari kantor pusat.

"Somehow cepat cari datanya karena sudah ndak ada yang punya beban kemarin," ungkap Risma.