Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menggilir pemeriksaan para pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Pemeriksaan ini buntut eks menterinya, Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan menara BTS pada BAKTI Kominfo yang kini ditahan Kejagung.
Sebelumnya Plt Menkominfo, Mahfud MD sudah buka suara berjanji mendukung pengusutan korupsi tower BTS hingga tuntas.
Manfud MD pun membuka diri pada anak buah Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memeriksa para pejabat di Kominfo jika dibutuhkan.
Terkini Kejagung telah memeriksa sejumlaah pejabat Kominfo hingga Sekretaris pribadi Johnny G Plate.
Akankan ada tersangka baru dari unsur Kominfo ?
Seperti diketahui setelah Johny G Plate, Kejagung menjerat tersangka baru dari pihak swasta yakni Windy Purnama.
Kejaksaan Panggil Stafsus hingga Sekjen Kominfo Terkait Korupsi BTS
Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah pejabat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait kasus korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) pada Senin (22/5/2023).
Satu di antara yang diperiksa ialah Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba.
"Senin 22 Mei 2023, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa MT selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya.
Kemudian ada anak buah Mira Tayyiba, yaitu Arifin Saleh Lubis sebagai Kepala Biro Perencanaan juga diperiksa pada hari yang sama.
Tak hanya itu, Staf Khusus Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti turut diperiksa sebagai saksi terkait rasuah proyek BTS ini.
"ASL selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. RNW selaku Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika," kata Ketut.
Selain dari Kominfo, Kejaksaan juga turut memeriksa pimpinan tertinggi BAKTI yang saat ini dijabat oleh Fadhilah Mathar.
Kemudian ada pula Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul BAKTI, Muhammad Feriandi Mirza diperiksa pada hari yang sama.
Baca juga: Mobil Land Rover Johnny G Plate Disita Kejaksaan Agung Terkait Kasus Korupsi BTS, Ini Penampakannya
Sebagai informasi, para saksi selain Fadhilah Mathar dan Arifin Saleh Lubis telah diperiksa sebelumnya oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.
Mira Tayyiba tercatata pernah diperiksa tiga kali, yaitu Selasa (17/1/2023), Kamis (23/2/2023) dan Senin (10/4/2023).
Kemufian Rosarita Niken Widiastuti pernah diperiksa pada Rabu (25/1/2023).
Adapun Muhammad Feriandi Mirza pernah diperiksa pada Selasa (9/5/2023).
Secara normatif, Ketut menjelaskan bahwa pemeriksaan pafa saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemeriksaan kelima saksi ini dilakukan setelah penerapan eks Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.
Dalam penetapannya sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran (PA) proyek BTS.
Sekretaris Pribadi Johnny G Plate Diperiksa Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung memeriksa Sekretaris Pribadi (Sekpri) eks Menkominfo, Johnny G Plate yang bernama Happy Endah Palupy, Selasa (23/5/2023).
Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami kasus korupsi pembangunan tower base transceiver station (BTS) pada BAKTI Kominfo.
Dalam rilis pemeriksaan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung, Happy Endah Palupy tercatat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo.
Namun, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memastikan bahwa Happy Endah Palupy diperiksa sebagai sekretaris pribadi Johnny G Plate.
"Diperiksa sebagai sekpri," ujar Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah kepada Tribunnews.com, Selasa (23/5/2023).
Tak hanya Happy Endah Palupy, pada hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa lima saksi lain.
Satu di antaranya ialah tenaga ahli di Kominfo.
"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa WNW selaku Tenaga Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keteranganya pada Selasa (23/5/2023).
Kemudian ada pula pejabat BAKTI Kominfo, yaitu LH selaku Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sementara dari pihak swasta, tim penyidik memeriksa AD sebagai Direktur Utama PT Aplikanusa Lintasarta dan GGS sebagai Direktur PT Kharisma Nur Ramadhan.
Di antara saksi-saksi tersebut, beberapa sudah pernah menjalani pemeriksaan sebelumnya, termasuk sekpri Johnny G Plate, Happy Endah Palupy.
Happy Endah pernah diperiksa pada Selasa (24/1/2023), Kamis (4/5/2023), dan Jumat (19/5/2023).
Nama Happy Endah Palupy pernah muncul dalam BAP Dirut BAKTI, Anang Achmad Latif yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini.
Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di Ruang Menteri Kantor Kominfo.
Pada pertemuan tersebut, ada pembicaraan mengenai "dana operasional" sebesar Rp 500 juta yang mesti diserahkan setiap bulan.
"Apakah Happy sudah menyampaikan sesuatu?" tanya Johnny kala itu.
"Soal apa?" jawab Anang, bertanya balik.
"Soal dan operasional tim pendukung Menteri sebesar Rp 500 juta setiap bulan untuk anak-anak kantor. Nanti Happy akan ngomong sama kamu," kata Johnny.
Terhadap Happy Endah Palupy pun Kejaksaan Agung telah menggeledah rumahnya pada Selasa (24/1/2023).
"Iya, (penggeledahan) di kediaman Kabag TU Kominfo," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi kepada Tribunnews.com pada Selasa (24/1/2023) malam.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama.
Dia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini. Namun, dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lain.
"Kita melakukan di beberapa tempatlah. Salah satunya itu (rumah Kabag TU Kominfo)."
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik Jampidsus berhasil mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara pengadaan tower BTS.
"Dokumen saja (yang disita)," kata Kuntadi.
Kejagung Tetapkan Windy Purnama jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Menara BTS
Kejaksaan Agung menetapkan, Windy Purnama (WP), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa (23/5/2023).
Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah pihak swasta.
"Tim Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Kejagung Tindak Pidana Khusus pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta."
"WP dianggap sebagai orang kepercayaan daripada Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH) pada Minggu (21/5/2023) kemarin, ia ditangkap di Bandara Yogyakarta," ujar Ketut dikutip dari Kompas Tv.
Baca juga: Rumah Menkominfo Johnny G Plate Digeledah Penyidik Kejagung Usai Jadi Tersangka Korupsi Tower BTS
Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini.
"Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari kedepan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," lanjut Ketut.
Selain Windy Purnama, enam orang lain juga masih diperiksa penyidik.
"Yaitu saksi GGS yang kedua saksi LH yang ketiga saksi HEV yang keempat saksi IH yang kelima saksi WNW yang keenam saksi AD," ujar Ketut.
Sosok Windy Purnama
WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan alias IH.
Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait proyek pembangunan BTS.
Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS.
Namun, pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya.
"Bukan orang kepercayaan IH tetapi teman yang sama-sama berada dalam pusara persoalan BTS karena awalnya perintah seseorang yang berkuasa," kata Handika Honggowongso, penasihat hukum Irwan Hermawan, Rabu (24/5/2023).
Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang-benderang.
Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Saran saya supaya Windy Purnama diberi perlindungan yang maksimal baik diri ataupun keluarganya. Kalau perlu libatkan LPSK sebab setelah di-BAP pasti nyawanya dalam bahaya yang besar,” ujar Handika.
Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka.
Mereka ialah Menkominfo, Johnny G Plate; Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.
Para tersangka dalam perkara pokok dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dua Tersangka Korupsi BTS Dilimpah ke Penuntut Umum, Tersisa Eks Menkominfo Johnny G Plate
Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah melimpahkan dua tersangka beserta barang bukti kasus korupsi menara base transceiver station (BTS).
Dua tersangka tersebut ialah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.
Penyerahan kewenangan tersebut dilakukan setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap (P21).
"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dua berkas perkara tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya pada Senin (22/5/2023) malam.
Selanjutnya tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki waktu maksimal 20 hari untuk menyusun dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
"Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan kedua berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," katanya.
Sebelumnya, tiga tersangka telah dilimpahkan pada Selasa (2/5/2023).
Mereka ialah: Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; dan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto.
Untuk informasi, dalam perkara pokok dugaan rasuah pengadaan tower BTS, tim penyidik telah menetapan enam tersangka.
Artinya, ada satu tersangka yang perkaranya belum dilimpahkan ke penuntut umum, yaitu eks Menkominfo Johnny G Plate.
Tim penyidik menduga adanya permufakatan jahat yang dilakukan kelima tersangka dalam perkara ini. Sebab itu, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tribun network/thf/Tribunnews.com)