Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim membahas sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di sejumlah bidang.
Pembahasan dilakukan dalam pertemuan yang digelar di kediaman resmi Anwar Ibrahim, Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6/2023).
Satu topik yang dibahas yakni terkait proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun.
"Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan, alhamdulillah berkat Dato Seri Anwar Ibrahim," ujar Presiden Jokowi usai pertemuan.
Jokowi juga berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Baca juga: Indonesia dan Malaysia Perbarui Perjanjian Perdagangan di Perbatasan
Selain itu, Presiden Jokowi turut menyambut baik penyelesaian sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Anwar juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Presiden Jokowi mengapresiasi komitmen PM Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia.
Baca juga: Di Malaysia, Jokowi Akan Bertemu Empat Mata dengan PM Anwar Ibrahim dan Kunjungi Pasar Chow Kit
"Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia," pungkas Presiden.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi didampingi sejumlah delegasi, diantaranya yakni: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.