Baca tanpa iklan
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.
Sementara itu, penyuapnya ialah Rijatono Lakka.
Rijatono Lakka adalah Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan, industri farmasi dan obat-obatan; Direktur PT Tabi Bangun Papua, perusahaan bidang konstruksi dan bangunan; dan sekaligus pemilik manfaat CV Walibhu.
Lakka didakwa memberikan suap senilai Rp35,429 miliar kepada Lukas Enembe dalam bentuk uang tunai dan pembangunan aset-aset milik Gubernur Papua periode 2018-2023 tersebut.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/4/2023), jaksa KPK mengatakan Rijatono Lakka memberi hadiah sebesar Rp35.429.555.850.
Terdiri atas uang sebesar Rp1 miliar dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset senilai Rp34.429.555.850 kepada Lukas Enembe.
Hal itu dilakukan agar Lukas Enembe bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua periode 2018-2021, Gerius One Yoman, mengupayakan perusahaan-perusahaan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua tahun anggaran 2018-2021.
Atas intervensi Lukas Enembe melalui Gerius One Yoman, selama 2018-2021 Rijatono Lakka sudah memperoleh 12 proyek bersumber dari APBD Papua dengan total nilai proyek Rp110.469.553.936.
Atas perbuatannya itu, JPU KPK menuntut Rijatono Lakka agar dihukum 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta
Baca juga: Jaksa KPK Bacakan Surat Dakwaan Lukas Enembe di Pengadilan Tipikor Senin Pekan Depan
Keluarga Minta Pengadilan Jalankan Rekomendasi Komnas HAM Terkait Lukas Enembe
Pihak keluarga Gubernur Papua non aktif, Lukas Enembe, meminta Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI.
Rekomendasi tersebut, memberikan pemenuhan aspek HAM pada Lukas Enembe dalam menjalankan proses hukum saat ini.
Sebelumnya, rekomendasi Komnas HAM RI telah diterima pihak keluarga atas aduan yang disampaikan beberapa waktu lalu.
"Betul kami sudah terima hasil rekomendasi Komnas HAM RI yang intinya meminta penegakan hukum memberi jaminan pemenuhan HAM pada Pak Lukas."