Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan staf khusus (stafsus) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Nezar Patria resmi dilantik menjadi wakil menteri komunikasi dan informatika (wamenkominfo) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (17/7/2023).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan Nezar Patria mencapai senilai Rp 10.870.774.981 miliar.

Baca juga: Pengalaman di Media dan BUMN Alasan Jokowi Tunjuk Nezar Patria Sebagai Wakil Menkominfo

Harta Nezar, di antaranya berupa tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Lebih rinci, Nezar memiliki beberapa bidang tanah di Kabupaten Sleman yang dibelinya dari hasil sendiri. 

Pertama, tanah dengan luas 840 meter persegi senilai Rp 1.265 miliar dan tanah seluas 363 meter persegi, dengan nilai Rp 1.610 miliar.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Budi Arie dan Nezar Patria Jadi Menkominfo dan Wamenkominfo

Kemudian, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 125 meter persegi dan 70 meter persegi di Kabupaten Sleman dari hasil sendiri, senilai Rp 1.120 miliar.

Kemudian, tanah seluas 340 meter persegi di Kabupaten Aceh Besar dari hasil sendiri, senilai Rp 135 juta dan tanah seluas 3000 meter persegi di Kabupaten Bireuen dari hasil sendiri, senilai Rp 61 juta.

Sementara, Nezar memiliki mobil Toyota Venturer Tahun 2019 dari hasil sendiri, dengan nilai Rp 250 juta.

Selain itu, harta berupa surat berharga senilai Rp 2.980.650 miliar dan kas dan setara kas dengan nilai Rp 3.449.124.981.

Sehingga, menurut data LHKPN KPK, total harta kekayaan Nizar Patria mencapai senilai Rp 10.870.774.981.

Baca juga: Sah, Jokowi Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo Baru, Nezar Patria Wakilnya

Alasan Jokowi Tunjuk Nezar Patria Sebagai Wakil Menkominfo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Nezar Patria menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Jokowi mengangkat Nezar Sebagai Wamen untuk membantu tugas Menkominfo yang baru, yakni Budi Arie Setiadi.

Jokowi menjelaskan alasan menunjuk Nezar Sebagai Wakil Menkominfo. Menurut Presiden, Nezar merupakan sosok yang berpengalaman di media dan BUMN.

"Pak Nezar ini kan pengalaman di media pernah di pemimpin redaksi Jakarta Post, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN, saya kira akan sangat membantu sekali pak Menteri Budi Arie," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjelaskan alasan tidak memilih Menkominfo dari Partai Politik lagi. Mengingat Plate merupakan representasi Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi mengatakan alasan dirinya menunjuk orang non-partai politik sebagai Menkominfo karena ingin adanya percepatan.

"Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat," ujar Jokowi usai pelantikan Menkominfo di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

Jokowi memberikan jawaban yang sama saat ditanya alasan tidak memilih lagi tokoh dari Partai NasDem untuk menggantikan Johnny Plate. Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya apakah bermomunikasi dengan Surya Paloh dalam menentukan Menkominfo karena mengurangi jatah partai NasDem di Kabinet.

"Agar segera bekerja cepat. Agar ini selesai dengan kecepatan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Presiden menitipkan pesan kepada Menteri dan Wakil  Menteri Kominfo yang baru saja dilantik untuk memprioritaskan penyelesaian masalah pembangunan BTS.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi.

Penyelesaian yang dimaksud selain masalah hukum yakni masalah pembangunan tower atau menara BTS. Hal itu karena menyangkut layanan komunikasi masyarakat di daerah terdepan atau terluar.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daersh terdepan dan tertinggal," kata Jokowi.

Jangan sampai kata Jokowi, pembangunan BTS menjadi terbengkalai karena adanya masalah hukum. Oleh karena itu, Menkominfo yang baru diharapkan dapat segera menyelesaikan pembangunan BTS.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juha terbengkalai ini yang saya nggak mau. ini tugas berada di situ," katanya.